Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno menyebut belum bisa memberi keputusan soal penjualan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta PT Delta Djakarta.
Alasannya, kajian Pemprov DKI Jakarta terkait divestasi 26,52 persen saham di perusahaan produsen bir Anker tersebut belum lengkap. Padahal, Sandi sempat menjanjikan untuk mengumumkan keputusan pada pekan ini.
"Minggu ini pak Anies [Baswedan, Gubernur DKI Jakarta] baru tiba [dari kunjungan kerja]. Saya sampaikan kajiannya juga belum lengkap," ujar Sandi, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (4/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjanjikan akan memberi keputusan dalam waktu dekat, meski tak mau merinci tanggal.
Sandi tak merespons pertanyaan soal besaran dividen atau laba bagi pemegang saham dan langsung masuk ke dalam Balai Kota.
Dihubungi terpisah, Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus menyampaikan hingga saat ini DPRD DKI Jakarta belum mengetahui alasan rencana penjualan saham itu.
Jika alasannya menegakkan hukum syariah, Bestari menilai itu tidak tepat dan tak masuk akal.
"Memang Jakarta daerah syariah apa? Kalau mau syariah, semua yang jualan bir di hotel-hotel tutup saja semua. Aceh bisa begitu, tutup saja semuanya, jangan tanggung," cetus dia, saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Jumat (4/5).
Bila PT Delta Djakarta jadi dilepas, Pemprov DKI Jakarta sudah harus memiliki rencana pengganti dari sektor lain. Pasalnya, perusahaan itu menyumbang dividen ke Pemprov DKI Jakarta sekitar Rp40 miliar pada 2017.
"Penggantinya apa? Kan, gini, ya, dicabut pemasukan dari satu sektor. Penggantinya sektor mana?" ucap Bestari.
Sebelumnya, Anies-Sandi membuka wacana untuk menjual BUMD produsen bir itu. Rencana sudah digembar-gemborkan sejak masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sandi mengucapkan wacana ini berasal dari warga dan akan dilakukan dengan sistem lelang.
"Ini sebagian aspirasi dari masyarakat yang telah kami kumpulkan selama kampanye. Tentu nanti tim yang akan memformulasikan [penjualan saham]," kata Sandi di DPW PKS , Jakarta Pusat, 27 April 2017.
(arh/wis)