"Barusan disepakati, akhir Mei revisi RUU selesai. Paling lambat akhir massa sidang ini bulan Juni," kata Arteria Dahlan dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/5) malam.
Politikus partai berlambang banteng ini juga menyebut proses revisi UU Terorisme sudah hampir mencapai 99 persen. Dia menyatakan perdebatan yang mengakibatkan lambatnya pengesahan RUU itu adalah kesepahaman pengaturan mengenai ruang lingkup terorisme, pidana percobaan terorisme, dan tindakan pendahuluan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arteria juga menegaskan pengesahan RUU tersebut harus segera dilakukan. Sementara itu, usai rentetan teror bom di Surabaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan Perppu kepada Presiden RI Joko Widodo karena kendala pada pengesahan draf RUU teroris.
Sebelumnya, Jokowi mendesak DPR untuk merampungkan revisi UU Anti Terorisme paling lambat pada akhir masa sidang pada Juni. Apabila tidak segera disahkan, Jokowi menyatakan akan mengeluarkan Perppu.
"Kalau Juni pada akhir masa sidang belum selesai saya akan keluarkan Perppu," kata Jokowi di JIExpo, Senin (14/5).
Joko Widodo menuturkan pemerintah telah memberikan draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR sejak Februari 2016. Revisi UU Terorisme itu mencuat pascateror bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 14l Januari 2016.