Kaus #2019GantiPresiden Berujung Polemik Debat Pilgub Jabar
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Selasa, 15 Mei 2018 11:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Debat kedua Pilgub Jawa Barat kemarin malam memanas di akhir acara. Pemicunya adalah pidato penutup disampaikan oleh pasangan nomor urut tiga, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Mereka dianggap kontroversial karena membawa pesan kelompok oposisi, yakni tagar #2019GantiPresiden.
Pasangan berjuluk 'Asyik' itu sempat memajang kaus bertuliskan #2018GantiGubernur #2019GantiPresiden. Pendukung paslon lawan kontan meneriaki kaus tersebut dan memicu kericuhan di bangku penonton.
Lepas dari insiden tersebut, duet Asyik di atas panggung itu dianggap bisa merugikan diri mereka sendiri.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar menganggap pidato penutupan disampaikan oleh Sudrajat-Syaikhu dalam debat kemarin malam telah melenceng dari tujuan mereka sebagai kandidat Pilgub Jabar.
"Blunder, tidak pada kapasitasnya mereka paslon sampaikan hal seperti itu di panggung debat. Itu sudah keluar substansi," kata Idil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (15/5).
Meski belum bisa dipastikan melanggar aturan Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu, Idil menganggap ulah pasangan Asyik tidak etis. Sebagai politikus, apalagi Sudrajat adalah mantan duta besar, Idil menganggap pasangan Asyik seharusnya paham etika berpolitik dan bagaimana mendulang dukungan dengan cara yang lebih berwibawa.
"Secara aturan saya tidak bisa katakan ini melanggar, ini kewenangan Bawaslu yang kemudian ditindak KPU, tapi secara etis, enggak etis. Jelas ini tidak etis," katanya.
Idil juga menilai semestinya ada tindakan tegas dari Bawaslu dan KPU kepada duet Asyik, walau sebatas teguran.
"Bawaslu harusnya segera bersikap, mereka ada di lokasi melihat langsung. Agar apa? Agar ini tak semakin menjadi polemik ke depannya. Ini lemparan bola panas yang secara etis sudah dilanggar, tak pada tempatnya," kata dia.
Pihak Bawaslu menyebut masih mengkaji kejadian tadi malam, buat menentukan apakah ucapan dari paslon nomor urut tiga itu termasuk pelanggaran atau bukan. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia menyebut pihaknya akan menentukan sikap dalam tujuh hari mendatang.
"Kami punya rentang waktu tujuh hari untuk menentukan ini pelanggaran atau tidak. Nanti kita nilai prosesnya," kata Yusuf melalui pesan singkat.
Menurut Yusuf, mereka akan menilai kejadian ini dari berbagai sisi, baik dari sisi regulasi formal maupun perjanjian sudah disepakati keempat kandidat. Nantinya hasil kajian itu akan diserahkan ke KPU Jawa Barat, kemudian digunakan sebagai landasan penentuan sanksi akan diberikan kepada Sudrajat-Syaikhu.
Bukan tindakan spontan
Pernyataan 'ganti presiden 2019' disampaikan kandidat nomor urut tiga dianggap bukan tindakan mendadak. Menurut Idil mereka sudah merencanakan hal itu buat mendongkrak popularitas.
"Seolah-olah spontan, sayang kaus itu bikin saya berpikir ini memang sudah direncanakan," kata Idil.
Menurut Idil, sebagai pasangan kandidat yang sering mendapat berada di urutan buncit dalam berbagai lembaga survei, duet Asyik sangat membutuhkan aksi buat mendongkrak tingkat keterpilihan.
"Urusan dikenal karena bagus atau tidak bagus itu nomor dua. Karena apa? Yang penting sekarang masyarakat tahu bahwa ada pasangan nomor urut tiga yang bawa kaos bertagar, jadi ciri khas," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri Bandung Adi Prayitno. Menurutnya sikap dari pasangan nomor urut tiga tadi malam bukan bentuk spontanitas.
"Itu jelas by design, tapi salah kaprah," kata dia.
Adi secara pribadi menyayangkan pernyataan itu disampaikan di panggung debat Pilgub Jabar. Menurut dia sikap pasangan Asyik telah mencederai proses pilkada.
"Ya sayang sekali, sudah aman damai, tiba-tiba ada yang memancing keriuhan. Ini kaya bola panas yang sebetulnya juga bisa membakar dirinya sendiri," kata Adi.
Dia pun berharap akan ada penindakan pasti dari pihak Bawaslu maupun KPU, sehingga ke depannya hal seperti ini tak terjadi lagi.
Lebih lanjut kata dia, harusnya Sudrajat-Syaikhu bisa berpikir lebih logis saat akan menyampaikan pendapatnya. Sebab kata dia, jika memang mereka terpilih sebagai pemimpin baru Tanah Pasundan, belum tentu ada jaminan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tidak berlanjut.
"Kan malu, dari awal sudah terlihat oposisi, eh di masa depan harus kerja sama, mau bagaiamana tuh? Terus kritik tanpa kerja? Harusnya dia bisa berpikir sampai ke sana," katanya. (ayp/gil)
Pasangan berjuluk 'Asyik' itu sempat memajang kaus bertuliskan #2018GantiGubernur #2019GantiPresiden. Pendukung paslon lawan kontan meneriaki kaus tersebut dan memicu kericuhan di bangku penonton.
Lepas dari insiden tersebut, duet Asyik di atas panggung itu dianggap bisa merugikan diri mereka sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Blunder, tidak pada kapasitasnya mereka paslon sampaikan hal seperti itu di panggung debat. Itu sudah keluar substansi," kata Idil saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (15/5).
Meski belum bisa dipastikan melanggar aturan Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu, Idil menganggap ulah pasangan Asyik tidak etis. Sebagai politikus, apalagi Sudrajat adalah mantan duta besar, Idil menganggap pasangan Asyik seharusnya paham etika berpolitik dan bagaimana mendulang dukungan dengan cara yang lebih berwibawa.
"Secara aturan saya tidak bisa katakan ini melanggar, ini kewenangan Bawaslu yang kemudian ditindak KPU, tapi secara etis, enggak etis. Jelas ini tidak etis," katanya.
Idil juga menilai semestinya ada tindakan tegas dari Bawaslu dan KPU kepada duet Asyik, walau sebatas teguran.
"Bawaslu harusnya segera bersikap, mereka ada di lokasi melihat langsung. Agar apa? Agar ini tak semakin menjadi polemik ke depannya. Ini lemparan bola panas yang secara etis sudah dilanggar, tak pada tempatnya," kata dia.
Pihak Bawaslu menyebut masih mengkaji kejadian tadi malam, buat menentukan apakah ucapan dari paslon nomor urut tiga itu termasuk pelanggaran atau bukan. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia menyebut pihaknya akan menentukan sikap dalam tujuh hari mendatang.
"Kami punya rentang waktu tujuh hari untuk menentukan ini pelanggaran atau tidak. Nanti kita nilai prosesnya," kata Yusuf melalui pesan singkat.
Menurut Yusuf, mereka akan menilai kejadian ini dari berbagai sisi, baik dari sisi regulasi formal maupun perjanjian sudah disepakati keempat kandidat. Nantinya hasil kajian itu akan diserahkan ke KPU Jawa Barat, kemudian digunakan sebagai landasan penentuan sanksi akan diberikan kepada Sudrajat-Syaikhu.
Bukan tindakan spontan
Pernyataan 'ganti presiden 2019' disampaikan kandidat nomor urut tiga dianggap bukan tindakan mendadak. Menurut Idil mereka sudah merencanakan hal itu buat mendongkrak popularitas.
"Seolah-olah spontan, sayang kaus itu bikin saya berpikir ini memang sudah direncanakan," kata Idil.
Menurut Idil, sebagai pasangan kandidat yang sering mendapat berada di urutan buncit dalam berbagai lembaga survei, duet Asyik sangat membutuhkan aksi buat mendongkrak tingkat keterpilihan.
"Urusan dikenal karena bagus atau tidak bagus itu nomor dua. Karena apa? Yang penting sekarang masyarakat tahu bahwa ada pasangan nomor urut tiga yang bawa kaos bertagar, jadi ciri khas," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Islam Negeri Bandung Adi Prayitno. Menurutnya sikap dari pasangan nomor urut tiga tadi malam bukan bentuk spontanitas.
"Itu jelas by design, tapi salah kaprah," kata dia.
Adi secara pribadi menyayangkan pernyataan itu disampaikan di panggung debat Pilgub Jabar. Menurut dia sikap pasangan Asyik telah mencederai proses pilkada.
"Ya sayang sekali, sudah aman damai, tiba-tiba ada yang memancing keriuhan. Ini kaya bola panas yang sebetulnya juga bisa membakar dirinya sendiri," kata Adi.
Dia pun berharap akan ada penindakan pasti dari pihak Bawaslu maupun KPU, sehingga ke depannya hal seperti ini tak terjadi lagi.
Lebih lanjut kata dia, harusnya Sudrajat-Syaikhu bisa berpikir lebih logis saat akan menyampaikan pendapatnya. Sebab kata dia, jika memang mereka terpilih sebagai pemimpin baru Tanah Pasundan, belum tentu ada jaminan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tidak berlanjut.
"Kan malu, dari awal sudah terlihat oposisi, eh di masa depan harus kerja sama, mau bagaiamana tuh? Terus kritik tanpa kerja? Harusnya dia bisa berpikir sampai ke sana," katanya. (ayp/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK