Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Fahira Idris meminta seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui keputusan Pemprov DKI melepas saham di perusahaan bir
PT Delta Jakarta.
Fahira menilai keputusan Pemprov DKI tersebut tepat sehingga predikat Pemprov DKI sebagai satu-satunya institusi pemerintah yang memiliki saham di perusaahaan bir akan hilang.
"Saya berharap dan meminta, semua fraksi di DPRD DKI Jakarta memuluskan rencana penjualan saham ini," kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima
CNNIndonesia.com, Kamis (17/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPD dari DKI Jakarta itu menyampaikan sudah lama masyarakat Jakarta ingin agar Pemprov DKI melepas saham di perusahaan bir tersebut.
Sebab, kata Fahira masyarakat menilai tidak pantas sebuah institusi pemerintah memiliki saham perusahaan yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
Fahira yang juga merupakan Ketua Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), salah satu ormas pendukung Anies Baswesdan dan Sandiaga Uno di Pilkada 2017, menyebut pelepasan saham bir telah menjadi janji kampanye dari Anies dan Sandi.
"Jadi ini aspirasi warga, harusnya fraksi-fraksi di DPRD menyetujuinya segera," ujarnya.
Lebih lanjut, Fahira berharap di bulan Ramadan ini DPRD DKI Jakarta sudah bisa memberikan keputusan terkait keputusan Anies-Sandi melepas saham di perusahaan bir tersebut.
Apalagi, lanjutnya sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta sudah menyatakan dukungan terhadap keputusan itu.
"Saya berharap di bulan Ramadan ini proses penjualan saham ini bisa dilangsungkan segera," ucap Fahira.
Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (16/5) telah memutuskan untuk melepas 26,25 persen saham mereka di perusahaan pembuat bir, di PT Delta Djakarta.
"Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25 persen saham di perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir, jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswean.
Anies mengatakan proses pelepasan saham tersebut tinggal menunggu proses di konsultan dan persetujuan DPRD DKI. Ia pun yakin DPRD akan menyetujui keputusan Pemprov DKI untuk melepas saham tersebut.
(wis)