Marak Teror Bom, DPR Akan Panggil Kepala BIN

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Jumat, 18/05/2018 14:30 WIB
Marak Teror Bom, DPR Akan Panggil Kepala BIN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi I DPR akan memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan pekan depan terkait maraknya teror bom di Indonesia. DPR akan meminta keterangan dari Budi Gunawan seputar peristiwa teror bom di sejumlah daerah

"Pekan depan, kita bisa [memanggil] rapat dengan kepala BIN," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari di Komoleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/5).

Abdul mengatakan salah satu agenda pemanggilan BIN dalam rapat kerja Komisi I nantinya untuk melihat upaya BIN dalam mendeteksi gejala teror di Indonesia belakangan ini.


Pertemuan itu sekaligus untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kegelisahan masyarakat yang menuding BIN kecolongan dalam menangani teror.


Serangkaian aksi teror melanda Indonesia di sejumlah daerah dalam waktu berdekatan. Mulai dari insiden Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, aksi bom bunuh diri di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pantekosta, Surabaya. Kemudian ledakan bom di Rusunawa Wonocolo Sidoarjo, serangan bom di Mapolresta Surabaya, dan penyerangan di Mapolda Riau, Pekanbaru.

"Untuk diketahui bagaimana sih deteksi dini dan awal yang diberikan BIN kepada aparat keamanan [terkait teror]," ungkap dia.

Meski begitu, Abdul enggan untuk menilai terlalu dini bahwa BIN kecolongan dalam mengatasi teror belakangan ini. Abdul mengatakan pihaknya ingin melihat lebih jauh peranan dan memberikan masukan serta evaluasi terkait kinerja BIN belakangan ini.

"Nanti kita lihat dari hasil Raker itu. BIN berikan informasi dini deteksi dini itu saja, Kalau sudah diberikan maka kami tanyakan pada kepala BIN," ungkapnya.
Marak Teror Bom, DPR Akan Panggil Kepala BINKepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Presiden Joko Widodo. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Bahas Koopsusgab

Tak hanya Kepala BIN, Komisi I turut berencana memanggil Panglima TNI terkait usulan pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI untuk memberantas aksi teroris di Indonesia.

"Dalam Raker dengan Panglima TNI kita dengarkan penjelasannya soal Koopsussgab ini karena kami baru liat dari berita dan kami belum rapat dengan panglima," kata Abdul.

Abdul mengatakan rapat kerja dengan Panglima TNI itu nantinya bakal membahas secara lebih teknis tentang operaisonalisasi Koopsusgab TNI dalam memberantas teror di Indonesia.

Hal itu penting dilakukan agar tak ada kewenangan yang tumpang tindih antara satu institusi dengan institusi lainnya dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.

"Kita liat karena UU Antiterorisme yanf sedang di revisi ini udah dekat selesai nantinya harus ada sinkronisasi, sehingga tak bisa tumpang tindih, ada Densus [88], BNPT ada Koopsusgab, tentunya harus ada sinkronisasi dan koordkinasi," pungkasnya.

(ugo)