Pemerintah Dianggap Masuk Perangkap Jika Hidupkan Koopssusgab

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Minggu, 20/05/2018 05:41 WIB
Pemerintah Dianggap Masuk Perangkap Jika Hidupkan Koopssusgab Jika pemerintah dan masyarakat semakin reaktif usai serangan teror, maka pihak teroris akan merasa misi mereka berhasil dalam menebar ketakutan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menganggap ide pemerintah untuk menghidupkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI tidak. Permasalahannya adalah dikhawatirkan jika rencana itu dilakukan maka pemerintah dianggap terjerumus ke dalam 'jebakan' kelompok teroris.

"Ide itu secara tegas saya katakan blunder, kenapa? Karena itu yang diinginkan teroris. Nanti mereka akan berpikir 'wah keren mereka (pemerintah) panik'," kata Mardani di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Menurut Maradani, semakin pemerintah dan masyarakat reaktif usai serangan teror, maka pihak teroris akan merasa misi mereka berhasil. Tujuan teroris selama ini kata Mardani memang membuat panik dan membangkitkan kecurigaaan di antara masyarakat, sehingga timbul permusuhan.



Hal serupa juga diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Menurutnya sikap reaksioner dengan menghidupkan komando gabungan belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan teroris yang saat ini sedang terjadi.

"Kalau sekarang komando itu digunakan tanpa ada payung hukum, ya itu pelanggaran hukum, enggak bisa, malah menimbulkan masalah baru," kata dia.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai rencana pengaktifan Komando Pasukan Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI untuk menuntaskan masalah terorisme merupakan wacana yang tidak tepat.

Dia menuturkan pemerinyah masih bisa memaksimalkan peran lembaga yang sudah ada, yakni Densus 88 Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).


Menurut Usman, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah dilakukan selama ini. Namun perannya itu belum dimaksimalkan.

Misalnya, Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi pada BNPT yang dijabat oleh kalangan TNI.

"Ini sebenarnya bentuk pelibatan TNI melalui kelembagaan BNPT. Makanya, kalau dikatakan TNI tidak pernah terlibat sama sekali, saya kira juga keliru," kata Usman.

Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Mugiyanto menilai yang diperlukan saat ini adalah payung hukum dan dukungan politik agar bisa melakukan penindakan tegas terhadap terorisme. Menurut Mugiyanto, pelibatan TNI dalam menangani kasus terorisme bukan langkah tepat. Jika melihat sejarah, terjadi dominasi ketika TNI terlibat dalam urusan sipil.


Koopsusgab TNI ini dibentuk Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015. Tim ini adalah gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Korps Kopassus TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Satuan Bravo-90 Paskhas TNI Angkatan Udara. (ayp/stu)