Anies-Sandi Batalkan Salat Tarawih Akbar di Monas

Dhio Faiz | CNN Indonesia
Senin, 21 Mei 2018 14:08 WIB
Pemprov DKI membatalkan rencana salat tarawih akbar di Monas setelah mendapat masukan dari ulama dan ormas Islam di Jakarta.
Massa Aksi Bela Palestina salat subuh di Monas, tahun lalu. Pemprov DKI membatalkan rencana menggelar salat tarawih akbar di Monas. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan gelaran salat tarawih akbar di Monumen Nasional (Monas) pada 26 Mei mendatang batal dilaksanakan. Hal ini merespons kritik beberapa organisasi Islam terhadap acara ini.

Sandi mengatakan hal ini diputuskan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan kritik dan saran tersebut.

"Akhirnya setelah mempertimbangkan, kami ikut saran ulama. Kami juga berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal apakah bisa melakukan koordinasi supaya bisa menggelar buka puasa dan tarawih," kata Sandi saat ditemui di Kantor Pusat Indosat, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Sandi mengklaim Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah berkoordinasi dengan organisasi Islam sebelum memutuskan untuk mengadakan acara ini.

Namun setelah ada kritikan dari beberapa ulama, Sandi menyebut Pemprov DKI Jakarta menuruti pendapat mereka.

"Tentu ini sudah masuk ranah fikih. Para ulama menyampaikan lebih banyak mudarat untuk salat di lapangan terbuka seperti itu," tuturnya.


Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengumumkan bakal menggelar salat tarawih akbar di Monas pada 26 Mei. Kegiatan ini digelar di Monas karena Anies dan Sandi menganggap tempat ini sebagai simbol persatuan umat.

Jika niatan terlaksana, ini adalah pertama kalinya Monas jadi tempat gelaran salat tarawih akbar. Hal ini diperbolehkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional, Monas.

Namun salat tarawih di Monas menuai kritik sejumlah pihak. Kritik dilayangkan oleh beberapa organisasi Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, dan Pengurus Besar Nahdhlatul Ulama terhadap perhelatan itu. (gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER