Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Agama (Kemenag) mengklarifikasi terkait nama ulama kondang asal Riau
Abdul Somad yang tidak dimasukkan ke dalam daftar
200 mubalig rujukan kemenag. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag Mastuki menyebut Ustaz Abdul Somad sempat menolak tawaran tersebut.
"Sebelum ada pendaftaran UAS (Ustaz Abdul Somad) sudah dihubungin (Kemenag) langsung, sudah kemauan sendiri (tidak dimasukkan)," kata Mastuki kepada
CNNIndonesia.com di Gedung Kementerian Agama Jakarta, Senin (21/5).
Mastuki mengatakan saat itu Ustaz Abdul Somad menolak lantaran batasan waktu. Ustaz Abdul Somad tak ingin mengecewakan masyarakat yang ingin menggunakannya sebagai penceramah.
"Jangan masuk (daftar Mubalig). Waktu saya sudah habis 2020 kalau ada orang yang menginginkan ceramah dia enggak bisa. Saya enggak enak (katanya)," ujar Mastuki.
[Gambas:Instagram]Selain nama Ustaz Abdul Somad, nama
Mahfud MD turut masuk dalam daftar tersebut. Mastuki menganggap tak ada yang perlu dipermasalahkan dengan kehadiran nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa? Kan beliau juga penceramah. Jadi tidak masalah. Memang ada pihak yang mengajukan beliau, jadi namanya masuk," terang dia.
 Daftar 200 mubalig yang dirilis Kemenag banyak dikecam. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
Dijelaskan Mastuki, Kemenag punya tiga kriteria khusus bagi nama mubalig yang dimasukkan ke dalam rekomendasi. Pertama, para mubalig harus mempunyai keilmuan yang cukup untuk memberikan ceramah.
"Bagaiamana bisa berceramah kalau enggak didukung ilmu yang cukup? Kedua integritas pengalaman ceramah dan pengalaman reputasi," tuturnya.
Kemenag juga menentukan komitmen mubalig menjadi salah satu kriteria. Komitmen yang diminta bukan hanya soal keagamaan melainkan juga terkait kebangsaan.
"Rekam jejak, integritas, pesan kebangsaan tidak hanya soal keagamaan tapi komitmen kebangsan juga penting," tutup dia.
200 nama mubalig yang dikeluarkan Kemenag menimbulkan pro kontra. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda
Muhammadiyah Danhil Anzar menilai 200 nama tersebut menjadikan perpecahan di antara ulama.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardana Ali Sera berharap rilis nama 200 nama dari Kemenag membatasi kesempatan bagi para mubalig atau bahkan membuat kalangan ulama menjadi terbelah.
(dal/gil)