Pengamat: Agenda Reformasi Era Jokowi Ditelikung Aktor Orba
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Senin, 21 Mei 2018 19:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga survei menyatakan banyak agenda reformasi tidak berjalan di era Presiden Joko Widodo. Elite politik Orde Baru di tubuh pemerintahan saat ini dinilai jadi penyebabnya.
Beberapa agenda reformasi yang masih mandek di antaranya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu hingga maraknya praktik korupsi dalam birokrasi.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi berpendapat hal itu terjadi karena tokoh-tokoh lama masih berkuasa di pemerintahan Jokowi.
"Elite lama yang dulu berkuasa sampai sekarang masih sangat jelas posisinya di pemerintahan. Kekuatan politik lama yang dipersoalkan Orde Baru sekarang konsolidasi. Itu yang membuat agenda reformasi tidak berjalan optimal," ujar Wawan kepada CNNIndonesia.com.
Salah satu tokoh yang mencolok ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Keputusan Presiden Jokowi ketika melibatkannya ke pemerintahan sempat memicu penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat.
Saat Orde Baru, Wiranto menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI (Menhankam/Pangab). Ia diduga terlibat perkara pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun kini Jokowi mempercayakan Wiranto menduduki posisi menteri yang mengoordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.
Wawan menilai seharusnya Jokowi membuat batasan yang jelas antara aktor lama dan baru, seperti yang pernah dilakukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yakni membekukan Partai Golkar yang notabene lekat dengan Soeharto.
"Tapi sekarang situasi jadi lebih sulit karena pada dasarnya seluruh mekanisme mandat demokrasi ditelikung aktor antireformis," tuturnya.
Penyebab lain mandeknya agenda reformasi karena tidak optimalnya partai politik dalam membantu mereformasi pemerintah pusat dan daerah. Hal itu jelas terlihat dari banyaknya anggota parpol termasuk di pemerintah daerah yang terjebak tindak pidana korupsi.
"Partai yang diharapkan menjadi pilar utama justru terjebak korupsi. Parpol kan sumber utama merekrut kepemimpinan. Hal-hal seperti itu yang membuat amanah reformasi tidak bekerja baik," ucap Wawan.
Reformasi juga sulit dilakukan sebab menurutnya saat ini tak ada lagi musuh bersama seperti saat Orde Baru. Permasalahan seperti korupsi sudah masuk ke banyak sektor mulai dari pusat hingga daerah.
Wawan menilai akan sangat sulit bahkan hampir mustahil bagi pemerintahan Jokowi menjalankan seluruh agenda reformasi dalam waktu singkat.
"Ya, tidak mungkin. Momentumnya sudah lewat. Momentum mengubah secara mendasar sudah lewat. Sekarang yang diperlukan komitmen ulang politik Indonesia mengawal itu," ujarnya.
Peran masyarakat sipil, kata Wawan, sangat diperlukan dalam hal ini. Menurutnya, mereka saat ini tak lagi sekuat dulu ketika mengkritik sekaligus mengingatkan pemerintahan mengenai hal yang perlu dilakukan.
"Saya kira wajar kekuatan masyarakat sipil perlu segera berkonsolidasi untuk mengingatkan itu (komitmen pemerintah)," kata Wawan.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)
Beberapa agenda reformasi yang masih mandek di antaranya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu hingga maraknya praktik korupsi dalam birokrasi.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi berpendapat hal itu terjadi karena tokoh-tokoh lama masih berkuasa di pemerintahan Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Elite lama yang dulu berkuasa sampai sekarang masih sangat jelas posisinya di pemerintahan. Kekuatan politik lama yang dipersoalkan Orde Baru sekarang konsolidasi. Itu yang membuat agenda reformasi tidak berjalan optimal," ujar Wawan kepada CNNIndonesia.com.
Salah satu tokoh yang mencolok ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Keputusan Presiden Jokowi ketika melibatkannya ke pemerintahan sempat memicu penolakan dari sejumlah lapisan masyarakat.
Lihat juga:Anak Muda dan Semangat Reformasi |
Wawan menilai seharusnya Jokowi membuat batasan yang jelas antara aktor lama dan baru, seperti yang pernah dilakukan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid yakni membekukan Partai Golkar yang notabene lekat dengan Soeharto.
"Tapi sekarang situasi jadi lebih sulit karena pada dasarnya seluruh mekanisme mandat demokrasi ditelikung aktor antireformis," tuturnya.
 Wiranto (kedua dari kanan) saat menjabat Menhankam Pangab era Orde Baru. (REUTERS) |
"Partai yang diharapkan menjadi pilar utama justru terjebak korupsi. Parpol kan sumber utama merekrut kepemimpinan. Hal-hal seperti itu yang membuat amanah reformasi tidak bekerja baik," ucap Wawan.
Reformasi juga sulit dilakukan sebab menurutnya saat ini tak ada lagi musuh bersama seperti saat Orde Baru. Permasalahan seperti korupsi sudah masuk ke banyak sektor mulai dari pusat hingga daerah.
Wawan menilai akan sangat sulit bahkan hampir mustahil bagi pemerintahan Jokowi menjalankan seluruh agenda reformasi dalam waktu singkat.
"Ya, tidak mungkin. Momentumnya sudah lewat. Momentum mengubah secara mendasar sudah lewat. Sekarang yang diperlukan komitmen ulang politik Indonesia mengawal itu," ujarnya.
Peran masyarakat sipil, kata Wawan, sangat diperlukan dalam hal ini. Menurutnya, mereka saat ini tak lagi sekuat dulu ketika mengkritik sekaligus mengingatkan pemerintahan mengenai hal yang perlu dilakukan.
"Saya kira wajar kekuatan masyarakat sipil perlu segera berkonsolidasi untuk mengingatkan itu (komitmen pemerintah)," kata Wawan.
[Gambas:Video CNN] (pmg/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK