"Kebijakan dan program pemerintah hari ini dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan pemerintahan sebelumnya dan melakukan terobosan dan inovasi untuk memecahkan persoalan hari ini," ujar Moeldoko melalui keterangan resmi, Senin (21/5).
Pemerintah Joko Widodo dinilai belum menjalankan amanat reformasi. Salah satunya, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Al Ghifari Aqsa, mengadili Soeharto hingga akhir hayatnya atas dugaan kasus korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agenda lain yang belum optimal adalah mengentaskan kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
"Tentu saja pemerintah juga mengambil pelajaran dari kesulitan pemerintahan sebelumnya dan berusaha mereduksi kebijakan yang kurang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," tutur mantan Panglima TNI ini.
Ia berpendapat belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi saat ini diakibatkan meningkatnya kompleksitas persoalan akibat perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi 20 tahun terakhir.
Namun, Moeldoko menyatakan pemerintahan akan selalu memastikan agenda reformasi dapat berjalan, terealisasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Saya memahami reformasi bukan hanya momentum yang diperingati. Saya setiap hari merasakan dan turut mengambil bagian upaya pemerintah mereformasi kecil, menengah, dan besar supaya reformasi yang diamanatkan 20 tahun silam dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia," katanya.