PPP Kritik Menag Terbitkan Daftar 200 Nama Mubalig

Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Selasa, 22 Mei 2018 18:36 WIB
Fraksi PPP menyesalkan keputusan Menag Lukman Hakim perihal daftar 200 nama mubalig yang direkomendasikan. PPP menilai itu merupakan keputusan sepihak.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai keputusan rekomendasi nama mubaliq merupakan keputusan sepihak kementerian agama. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut mengkritik kadernya, Lukman Hakim Siafuddin selaku Menteri Agama perihal penerbitan daftar 200 nama penceramah atau mubalig yang direkomendasikan pemerintah untuk masyarakat. Daftar mubalig ini sebelumnya sudah dihujani kritik dari banyak pihak.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai keputusan rekomendasi nama mubaliq merupakan keputusan sepihak kementerian agama.

"PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Arsul menuturkan kebijakan yang diterbitkan Kemenag terbilang sensitif. Karena itu, kebijakan itu harusnya dikonsultasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat ini.

Arsul memahami kebijakan rekomendasi mubalig itu bukan permintaan pribadi Lukman, melainkan hasil diskusi di internal Kemenag. Lukman disebut bekerja profesional tanpa intervensi dari partainya.

"Dia harus kembali tidak boleh juga mentang-mentang kader PPP ikut apa yang disuarakan oleh partainya tanpa mendengarkan dari jajarannya," ujarnya.


Kemenag telah merilis daftar rekomendasi 200 Mubalig. Kebijakan itu diklaim merupakan tindak lanjut permintaan masyarakat.

Kebijakan ini menuai kontroversi dan dihujani kritik dari sejumlah kalangan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyebut daftar nama itu tidak etis dan cenderung diskriminatif.

Din sendiri masuk dalam daftar tersebut, tetapi ia mengaku tak pernah diberitahu Kemenag soal itu.

Alumni 212 juga mengkritik daftar mubalig Kemenag. Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan politikus senior PAN Amien Rais sama-sama meminta Kemenag mencabut daftar tersebut. (osc/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER