Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai keputusan rekomendasi nama mubaliq merupakan keputusan sepihak kementerian agama.
"PPP juga menyesalkan keluarnya rilis tersebut," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsul menuturkan kebijakan yang diterbitkan Kemenag terbilang sensitif. Karena itu, kebijakan itu harusnya dikonsultasikan dan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar tidak menimbulkan polemik seperti yang terjadi saat ini.
Arsul memahami kebijakan rekomendasi mubalig itu bukan permintaan pribadi Lukman, melainkan hasil diskusi di internal Kemenag. Lukman disebut bekerja profesional tanpa intervensi dari partainya.
Kemenag telah merilis daftar rekomendasi 200 Mubalig. Kebijakan itu diklaim merupakan tindak lanjut permintaan masyarakat.
Kebijakan ini menuai kontroversi dan dihujani kritik dari sejumlah kalangan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menyebut daftar nama itu tidak etis dan cenderung diskriminatif.
Din sendiri masuk dalam daftar tersebut, tetapi ia mengaku tak pernah diberitahu Kemenag soal itu.
Alumni 212 juga mengkritik daftar mubalig Kemenag. Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan politikus senior PAN Amien Rais sama-sama meminta Kemenag mencabut daftar tersebut. (osc/gil)