Fadli Zon: KSP Jangan Jadi Sarang Timses
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 23 Mei 2018 16:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai lembaga negara non-struktural. Fadli menuding KSP merekrut orang-orang yang lekat sebagai tim sukses (timses) pemenangan Joko Widodo.
"Jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut, orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu, karena dibiayai APBN," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).
Teranyar, KSP mengangkat sejumlah tenaga ahli di antaranya yaitu politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin dan juga mantan Komisioner KPU Juri Ardiantoro.
Fadli enggan mengomentari lebih lanjut soal pengangkatan Ali Mochtar. Dia pun enggan menilai Ali Mochtar termasuk sebagai relawan pencapresan Jokowi di KSP.
"Saya kan tidak ada urusan dengan orang per orang. Yang kita urus adalah kebijakan-kebijakannya," kata Fadli.
Berdasar info yang dia terima, KSP seringkali menggelar pertemuan untuk memenangkan capres yang akan datang dan bukan membahas persoalan negara.
"KSP ini sebenarnya adalah lembaga non-struktural yang tidak jelas. Ini harus dibubarkan saja. Ini overlap," katanya.
Dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian terhadap program prioritas pemerintah, isu strategis, dan komunikasi politik, hal itu juga disebut ada dalam tupoksi Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretaris Negara.
"Walaupun itu dibentuk melalui Perpres 2015, tapi seharusnya yang namanya perpres menjalankan perintah UU atau ada payung UU-nya," ujarnya.
"Ini perpres KSP perpres yang tidak ada umbrella UU. Dia kan lembaga internal, tapi sebagai lembaga internal seolah-olah lembaga struktural. Kadang bisa jadi jubir, bisa jadi koreksi menteri atau atur menteri. Jadi KSP seharusnya dibubarkan," kata Fadli.
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menjabat Juru Bicara Pemerintah, Juru Bicara Presiden, atau Staf Khusus Presiden.
Moeldoko hanya mengonfirmasi mengangkat Ngabalin menjadi salah satu tenaga profesional baru yang akan membantunya dalam komunikasi politik kepada publik.
"Dia adalah politikus senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai Juru Bicara Presiden," ucap Moeldoko melalui keterangan resmi, Rabu (23/5). (gil)
"Jelas sekali siapa orang-orang yang direkrut, orang-orang yang punya afiliasi dekat dengan kerelawanan atau timses atau calon timses. Jangan jadi sarang timses KSP itu, karena dibiayai APBN," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (23/5).
Teranyar, KSP mengangkat sejumlah tenaga ahli di antaranya yaitu politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin dan juga mantan Komisioner KPU Juri Ardiantoro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kan tidak ada urusan dengan orang per orang. Yang kita urus adalah kebijakan-kebijakannya," kata Fadli.
Berdasar info yang dia terima, KSP seringkali menggelar pertemuan untuk memenangkan capres yang akan datang dan bukan membahas persoalan negara.
"KSP ini sebenarnya adalah lembaga non-struktural yang tidak jelas. Ini harus dibubarkan saja. Ini overlap," katanya.
 Kepala Staf Presiden Moeldoko. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama) |
Dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pengendalian terhadap program prioritas pemerintah, isu strategis, dan komunikasi politik, hal itu juga disebut ada dalam tupoksi Sekretariat Kabinet dan Kementerian Sekretaris Negara.
"Walaupun itu dibentuk melalui Perpres 2015, tapi seharusnya yang namanya perpres menjalankan perintah UU atau ada payung UU-nya," ujarnya.
"Ini perpres KSP perpres yang tidak ada umbrella UU. Dia kan lembaga internal, tapi sebagai lembaga internal seolah-olah lembaga struktural. Kadang bisa jadi jubir, bisa jadi koreksi menteri atau atur menteri. Jadi KSP seharusnya dibubarkan," kata Fadli.
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menjabat Juru Bicara Pemerintah, Juru Bicara Presiden, atau Staf Khusus Presiden.
Moeldoko hanya mengonfirmasi mengangkat Ngabalin menjadi salah satu tenaga profesional baru yang akan membantunya dalam komunikasi politik kepada publik.
"Dia adalah politikus senior yang punya banyak pengalaman dan jaringan. Tugasnya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden. Bukan sebagai Juru Bicara Presiden," ucap Moeldoko melalui keterangan resmi, Rabu (23/5). (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK