Soal Perpres TNI, Jokowi Tekankan Pemberantasan Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyebut penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme hanya persoalan teknis. Baginya, yang terpenting adalah pendekatan dalam perang terhadap terorisme.

"Perpres nanti hanya teknis. Sebelumnya TNI sebetulnya bisa dilibatkan atas perintah panglima tertinggi. Jadi sudah tidak perlu, tidak ada lagi yang dipersoalkan," kata dia, di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (25/5), dikutip dari laman setkab.go.id.

Lihat juga: RUU Terorisme Disahkan Jadi Undang-undang

Jokowi menegaskan dalam hal ini yang paling penting adalah teknis pelaksanaan memerangi terorisme.

"Itu saja, baik dengan pendekatan yang lunak maupun pendekatan yang keras, dengan soft approach maupun hard approach. Itu saja," ucapnya.

Perpres pelibatan TNI merupakan aturan turunan setelah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (25/5).

Lihat juga: Soal RUU Terorisme, Pemerintah Punya PR Perpres Pelibatan TNI

Ditemui di kompleks parlemen, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Perpres tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme akan segera dirumuskan.

"Segera, segera. Habis hari raya lah," kata dia.

Menurut Yasonna, pembuatan Perpres, akan melibatkan beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Kemenko Polhukam, dan BNPT. Pihaknya juga akan berkonsultasi dengan DPR lebih dulu.

Lihat juga: Jokowi Nilai Perlu Ada Cara Lunak Hadapi Ancaman Terorisme

(arh/kid)