Kemenag Kembali Tegaskan Tak Cabut Daftar Mubalig

Wishnugroho Akbar, CNN Indonesia | Minggu, 27/05/2018 23:19 WIB
Kemenag Kembali Tegaskan Tak Cabut Daftar Mubalig Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama kembali menegaskan tidak mencabut daftar mubalig yang direkomendasikan. Pernyataan tersebut sekaligus sebagai bantahan atas isu bahwa Kemenag mencabut daftar mubalig itu.

"Tidak mencabut. Tapi kami memperbaiki mekanisme setelah mendapat masukan masyarakat," ujar Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (27/5) malam.

Isu pencabutan daftar mubalig ini berdasarkan kicauan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris di akun twitter resmi miliknya. 


"Alhamdulillah, Kemenag cabut rilis 200 mubalig," kicau Fahira Idris.



Di sisi lain, Mastuki menyatakan bahwa Kemenag sampai saat ini masih menerima usulan masyarakat melalui nomor WhatsApp yang disediakan.

Masukan-masukan itu nantinya disampaikan atau diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

"Selain yang 200 sebelumnya, kami menerima ratusan usulan masyarakat (baik lembaga maupun individu). Kami sedang rapikan untuk selanjutnya kami teruskan ke MUI/Ormas," ujar Mastuki.

MUI sebelumnya telah mengungkapkan bahwa jumlah mubalig dari Kemenag bertambah dari 200 menjadi 565.

Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan 200 mubalig yang menjadi rekomendasi Kemenag bukan daftar permanen, melainkan akan terus berkembang jumlahnya.

"Daftar Kemenag yang sampai 200 itu daftar yang bukan final, itu hanya daftar sementara yang baru sampai Kemenag belum divalidasi, jadi masih terus berkembang. Kalau hari ini sudah mencapai 565 (mubalig)," tutur Ma'ruf usai menghadiri pertemuan di kantor pusat MUI, Rabu (23/5).

Daftar rekomendasi itu akan ditindaklanjuti MUI dengan membuat sertifikat sebagai tanda kompetensi kepada para mubalig yang direkomendasikan.

Daftar mubalig yang direkomendasikan Kemenag ini memicu kritik dari sejumlah kalangan.

Politikus senior PAN Amien Rais dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuntut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membatalkan kebijakan itu. 

Amien bahkan meminta Menteri Lukman mundur karena telah membuat kebijakan yang keliru. 

"Ciri pemimpin yang berjiwa besar itu mau mundur kalau ternyata keputusannya keliru," kata Amien di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5). (wis)