Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Kamis, 24/05/2018 11:52 WIB
Pemerintah Lepas 977 Ribu Hektare Tanah untuk Reforma Agraria Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, di Jakarta, 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melepaskan 977.824 hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) hingga Mei 2018.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tindak lanjut pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat yang berhak

Kriteria TORA itu antara lain alokasi 20 persen pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, serta pertanian lahan kering yang menjadi mata penaharian utama masyarakat setempat.

"Itu kan [tanah] yang baru dilepas KLHK. Yang paling penting dalam reforma agraria kan yang dibagikan ke rakyatnya. Habis dilepas lalu dibagikan ke rakyat itu bagaimana caranya?" kata Siti di kantornya, Rabu (23/5).

Oleh sebab itu, Siti menyebut Menko Bidang Perekenomian akan segera memanggi pejabat eselon 1 KLHK yang terkait dengan TORA dan kehutanan sosial untuk membahas hal itu lebih lanjut.

"Sebetulnya, setelah (lahan) dilepas kan terkait erat dengan pemerintah daerah dan Menteri Pertanian, Menteri Desa dan Transmigrasi. Jadi sekarang distribusinya yang harus betul-betul disiapkan. Karena lepas dari hutan, (urusan) di KLHK selesai," kata Siti.

Sejak tahun 2016, KLHK menyatakan akan melepaskan 4,1 juta hektare lahan untuk masyarakat di kawasan hutan melalui program TORA. Reforma agraria itu dilakukan dengan legalisasi aset tanah bagi masyarakat dan penataan pemanfaatannya dengan baik.

Pelepasan lahan, kata Siti, terkait dengan dua hal.

Pertama, KLHK sedang berupaya merealisasikan lahan-lahan transmigrasi. Siti menyebut KLHK kerap menemukan transmigran yang sudah lebih dulu tinggal di tanah itu. Namun, yang bersangkutan tetap harus diidentifikasi sosial untuk kemudian diberikan sertifikat tanah.

Kedua, KLHK juga berusaha mewujudkan Program Sawit Rakyat yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Definisi sementara KLHK, kebun rakyat adalah 2 ha (status nonkonflik) dan 4 ha (status konflik).

"Ini sedang kita bahas terus di Kantor Menko Perekonomian," ujarnya.




(arh/sur)