Forum Takmir Masjid Usulkan Kemenag Terbitkan Modul Dakwah

DHF, CNN Indonesia | Rabu, 30/05/2018 04:05 WIB
Forum Takmir Masjid Usulkan Kemenag Terbitkan Modul Dakwah Umat muslim mengikuti pengajian Ramadan di serambi Masjid Agung Demak, Bintoro, Demak, Jawa Tengah. (ilustrasi/ANTARA FOTO/Aji Styawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Forum silaturahmi Takmir Masjid Jakarta (FSTM) mengusulkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuat modul panduan berdakwah bagi para mubalig untuk menyelesaikan polemik daftar 200 mubalig rekomendasi Kemenag.

Wakil Koordinator FSTM Achmad Muslim mengatakan nantinya modul itu berisi hal yang boleh dan tidak boleh disampaikan mubalig dalam berdakwah. Misalnya, kata Muslim, dakwah disampaikan dalam koridor Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Tinggal nanti dasar [berdakwah] tetap kitab Salafus sholeh. Nanti modul Kemenag disinkronisasi dengan kitab-kitab yang mereka (mubalig) pelajari. Jadi tidak ada gap antara Pemerintah dan alim ulama," kata Muslim saat ditemui CNNIndonesia.com di Masjid Al Fataa, Menteng, Jakarta, Selasa (29/5).


Perumusan modul ini nantinya harus melibatkan masyarakat, ucap Muslim. Pasalnya, salah penyebab utama polemik daftar 200 mubalig rekomendasi Kemenag adalah kurangnya pelibatan masyarakat.

Muslim menyampaikan FSTM mengapresiasi langkah Kemenag mengeluarkan daftar tersebut. Hal ini menunjukkan kepedulian Pemerintah dalam memastikan masyarakat mendapat ajaran agama yang tidak mengandung unsur radikalisme dan intoleransi.

Namun Muslim menyebut pembuatan modul dakwah ini lebih netral. Tidak ada pengotak-kotakan alim ulama yang dapat memicu gesekam di akar rumput.

"Sebenarnya maksudnya baik menekan polarisasi gerakan radikal di negara kita. Namun isu agama ini sensitif, apalagi ada isu ulama a, b, c ada kategorisasi, tidak baik bagi umat," tuturnya.
Kemenag mengeluarkan rekomendasi daftar 200 mubalig. Namun daftar ini memicu pro kontra di masyarakat karena dianggap membatasi kegiatan dakwah dan mengotak-kotakan umat Islam.

Sejumlah organisasi dan mubalig yang tercantum di daftar itu menolak adanya daftar tersebut. Namun Kemenag menegaskan tidak akan mencabut daftar itu.

"Tidak mencabut. Tapi kami memperbaiki mekanisme setelah mendapat masukan masyarakat," ujar Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki.
(ugo/ugo)


BACA JUGA