Beda dengan Jokowi, JK Dukung KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019. Aturan itu diyakini JK akan efektif mencegah tindak pidana korupsi.

"Mendukung, setuju. Saya sudah setuju supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik," ujar JK di istana wakil presiden, Jakarta, Rabu (30/5).

Lihat juga: Jokowi soal Eks Koruptor Nyaleg: Itu Hak Berpolitik

Menurut JK, larangan itu ibarat orang yang akan melamar pekerjaan. Dalam sejumlah syarat pekerjaan, orang kerap diminta untuk melampirkan surat keterangan berperilaku baik.

"Kalau Anda mau kerja kan, selalu ada surat keterangan polisi, berkelakukan baik. Apalagi menjadi anggota DPR. Kalau anggota DPR-nya 'cacat', bagaimana nanti," kataya.

KPU sebelumnya berencana memasukkan larangan eks koruptor menjadi caleg dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif. Rencana itu ditolak Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu.

Lihat juga: KPU: Eks Koruptor 'Haram' Nyaleg karena Pernah Rugikan Negara

Berbeda dengan JK, Presiden Joko Widodo berpendapat larangan itu bisa merusak hak politik seseorang untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Jokowi mengatakan mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

"Itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak," kata Jokowi di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Ciracas, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/5).

Lihat juga: Ketua KPK Sindir DPR yang Dukung Eks Koruptor Nyaleg

Namun, Jokowi menyerahkan permasalahan larangan eks koruptor menjadi caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU berencana menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Langkah KPU tersebut menuai protes, dari pemerintah, Bawaslu dan DPR. (dal/sur)