Bandingkan dengan Menteri, JK Sebut Gaji BPIP Lebih Kecil

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta publik tidak mempermasalahkan jumlah gaji yang diterima Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dibandingkan menteri, menurut JK, Megawati Soekarnoputri cs di BPIP masih lebih kecil.

Berdasarkan Peraturan Presiden 42/2018 disebutkan gaji yang diterima Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP lebih dari Rp112 juta per bulan sementara bagi anggotanya lebih dari Rp100 juta per bulan.

JK mengatakan dalam komponen gaji yang diterima Megawati dan anggota dewan pengarah lainnya telah termasuk gaji pokok serta tunjangan. Sementara bagi menteri, meski gaji pokok hanya Rp19 juta namun belum termasuk tunjangan kerja dan fasilitas lainnya.

Lihat juga: Soal Gaji BPIP, Zulkifli Yakin Megawati Cs Tak 'Mata Duitan'

"Menteri itu memang penerimaan gajinya kecil tapi tunjangannya ada kinerja, bebas rumah, jadi kalau ditotal hampir mungkin lebih tinggi daripada ibu Mega dan bapak-bapak lain," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (30/5).  

"Kalau (gaji BPIP) itu gaji pokok Rp5 juta, tapi biaya tranportasi, biaya keluar, biaya komunikasi, macam-macam, jadi satu. Sedangkan kalau menteri terpisah," imbuh JK.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pekerjaan anggota  BPIP. Menurut JK, pekerjaan sebagai dewan pengarah BPIP terbilang berat karena termasuk pekerjaan yang mengutamakan pemikiran. 

Lihat juga: Jokowi: Besar Gaji BPIP Diputuskan Melalui Kemenkeu

"Dewan pengarah itu bukan pekerjaan fisik, tapi pemikiran. Kemudian semua pengarah itu orang-orang yang senior, negarawan yang dihormati. Jadi jangan dibenturkan dengan gaji," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (30/5).

Selain itu, ia menilai gaji yang diterima dewan pengarah BPIP justru dapat menjadi pedoman bahwa seorang negarawan semestinya tidak menerima gaji berlebihan. (wis/sur)