Alfian Tanjung Bebas, Politikus PDIP Minta Ada Upaya Banding

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Rabu, 30/05/2018 19:37 WIB
Alfian Tanjung Bebas, Politikus PDIP Minta Ada Upaya Banding Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan vonis bebas Alfian Tanjung akan menjadi preseden buruk, seolah tudingan banyak anggota PKI di PDIP sebuah kebenaran. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyayangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis bebas Alfian Tanjung.

Hakim menyatakan dakwaan terhadap Alfian terkait delik ujaran kebencian akibat tudingan banyak anggota Partai Komunis Indonesia di PDIP, tidak terbukti.

"Harusnya hakim mempertimbangkan detail, tidak semata-mata melihat persoalan kasus tersebut dari semata-mata hukum ansih. Dia harus melihat pertimbangan aspek sosial, dampak-dampak dari tudingannya, yang tidak berdasar itu," kata Masinton di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/5).



Menurutnya, vonis bebas itu akan menjadi preseden buruk karena menunjukkan seolah tudingan yang dilayangkan Alfian merupakan sebuah kebenaran.

Meski Alfian disebut mengutip ulang pernyataan di sebuah media tidak terverifikasi, Masinton menilai mantan pengajar Uhamka itu telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

"Menurut kami harus diupayakan banding. Pengadilan tingkat pertama ini kan hakim memutuskan dengan menggunakan kacamata kuda. Dia hanya memutus dari satu sisi saja, tidak melihat sisi lain dalam hakim mengambil pertimbangan putusannya," katanya.

Lebih lanjut, Masinton mengatakan pernyataan Alfian usai sidang yang justru menuding balik Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning sebagai PKI merupakan sebuah fitnah.


"Ya sudah lah, pernyataan saudara Alfian itu dari dulu tendensius, tidak pernah berdasar. Karena dasar itu juga dia dilaporkan. Pernyataannya ngawur aja, dia enggak paham, pernyataannya fitnah semua," katanya.

Majelis hakim menyatakan Alfian terbukti melakukan perbuatannya, namun hal itu bukan termasuk dalam perbuatan pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Alfian mengulang pernyataan dan disebarkan oleh media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Alfian didakwa melanggar pasal 29 ayat (2) UU 11/2008 tentang ITE.

Alfian sebelumnya dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp100 juta oleh jaksa penuntut umum. Cuitan Alfian yang menuding kader PDIP sebagai PKI dinilai provokatif dan membangkitkan kebencian yang dapat mengubah persepsi publik.

(pmg)