Wasekjen NU Tuding Kelompok Pro Khilafah Hidup dari CSR BUMN
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Jumat, 01 Jun 2018 00:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) menuding segelintir pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan pendukung setia ideologi pendirian negara Islam dan anti-Pancasila. Bahkan menurut mereka, kelompok pro khilafah itu bisa dengan mudah mendapatkan sokongan melalui Dana Bantuan Sosial atau Coporate Social Responsibility (CSR) sejumlah BUMN.
"Saya pernah mengalami sendiri ya, hampir di seluruh BUMN dikuasai kelompok (pendukung khilafah) ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sultonul Huda, dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (30/5).
Sayang Sultonul tak merinci yang dia maksud kelompok pendukung ideologi khilafah. Menurut dia, salah satu cara supaya organisasi kelompok pro khilafah tetap hidup adalah dengan mengucurkan 'cuan', diperoleh melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN.
Dana tersebut nantinya disalurkan ke berbagai yayasan sosial terkait dengan kelompok itu, sebagai dalih bantuan program sosial supaya menghindarkan kecurigaan.
"Kenapa CSR? Ya cara mudah mengambil duit negara dengan duit CSR, kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat, siapa itu? Ya masyarakat ya kelompok mereka (pendukung khilafah), atas nama kelompok ini, mereka mengajukan program sosial," kata Sultonul.
Sulthonul menyayangkan pihak perusahaan maupun Kementerian BUMN tak dapat mengawasi dan memonitor hal seperti ini. Sebab dia menyatakan seharusnya dana tersebut dapat menyasar kelompok masyarakat sipil yang berkomitmen membangun Pancasila dan NKRI.
"Sebenarnya yang selama ini (merasakan) ya negara khilafah di Indonesia. Itu pakai duit kita sendiri lho, pakai APBN, melalui BUMN, CSR-nya diambilin. Makanya di cek, dominasi CSR mereka sangat luar biasa," kata dia.
'Baiat' Pancasila Bagi PNS
Sultonul juga menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan setuju dengan ide mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia. Pernyataan itu turut didukung pula oleh Lembaga survei Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017 lalu. Isinya menyatakan sebanyak 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi khilafah.
"PNS ini harus dicek lagi nih, baiat lagi tuh, apakah mereka masih Pancasilais atau tidak. PNS ini abdi negara apa pelolong negara," ujar dia.
Meski begitu, Sultoni memaklumi wacana pendirian khilafah yang berkembang di Indonesia sudah menjelma menjadi sebuah gerakan.
"Sehingga banyak yang setuju, dan itu saya yakin sebetulnya itu bukan suatu yang baru, sebetulnya ideologi ini teori yang sudah menjadi gerakan," kata dia.
Sebelumnya, Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di kementerian sampai BUMN. Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Nuruzzaman.
Dihubungi terpisah, Staf Khusus III Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan BUMN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
"Dengan demikian berfokus pada program yang masih diperlukan masyarakat seperti penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, elektrifikasi penyediaan listrik masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti renovasi ruang kelas SD yang masih sangat diperlukan, juga perbaikan rumah ibadah dari berbagai kalangan baik masjid, gereja, vihara, dan berbagai sarana peribadatan dari berbagai agama," kata Wianda lewat sambungan telepon pada Minggu (10/6).
Catatan redaksi: Dua paragraf terakhir dalam artikel ini ditambahkan pada Senin (11/6) sebagai hak jawab pihak BUMN. (ayp)
"Saya pernah mengalami sendiri ya, hampir di seluruh BUMN dikuasai kelompok (pendukung khilafah) ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sultonul Huda, dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Rabu (30/5).
Sayang Sultonul tak merinci yang dia maksud kelompok pendukung ideologi khilafah. Menurut dia, salah satu cara supaya organisasi kelompok pro khilafah tetap hidup adalah dengan mengucurkan 'cuan', diperoleh melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana tersebut nantinya disalurkan ke berbagai yayasan sosial terkait dengan kelompok itu, sebagai dalih bantuan program sosial supaya menghindarkan kecurigaan.
"Kenapa CSR? Ya cara mudah mengambil duit negara dengan duit CSR, kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat, siapa itu? Ya masyarakat ya kelompok mereka (pendukung khilafah), atas nama kelompok ini, mereka mengajukan program sosial," kata Sultonul.
"Sebenarnya yang selama ini (merasakan) ya negara khilafah di Indonesia. Itu pakai duit kita sendiri lho, pakai APBN, melalui BUMN, CSR-nya diambilin. Makanya di cek, dominasi CSR mereka sangat luar biasa," kata dia.
'Baiat' Pancasila Bagi PNS
Sultonul juga menyebut banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan setuju dengan ide mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia. Pernyataan itu turut didukung pula oleh Lembaga survei Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017 lalu. Isinya menyatakan sebanyak 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi khilafah.
"PNS ini harus dicek lagi nih, baiat lagi tuh, apakah mereka masih Pancasilais atau tidak. PNS ini abdi negara apa pelolong negara," ujar dia.
Meski begitu, Sultoni memaklumi wacana pendirian khilafah yang berkembang di Indonesia sudah menjelma menjadi sebuah gerakan.
"Sehingga banyak yang setuju, dan itu saya yakin sebetulnya itu bukan suatu yang baru, sebetulnya ideologi ini teori yang sudah menjadi gerakan," kata dia.
Sebelumnya, Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di kementerian sampai BUMN. Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Nuruzzaman.
Dihubungi terpisah, Staf Khusus III Menteri BUMN Wianda Pusponegoro mengatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan BUMN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
"Dengan demikian berfokus pada program yang masih diperlukan masyarakat seperti penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, elektrifikasi penyediaan listrik masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti renovasi ruang kelas SD yang masih sangat diperlukan, juga perbaikan rumah ibadah dari berbagai kalangan baik masjid, gereja, vihara, dan berbagai sarana peribadatan dari berbagai agama," kata Wianda lewat sambungan telepon pada Minggu (10/6).
Catatan redaksi: Dua paragraf terakhir dalam artikel ini ditambahkan pada Senin (11/6) sebagai hak jawab pihak BUMN. (ayp)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK