Jokowi Temui Aktivis Kamisan, Ngabalin Bantah Buat Pencitraan
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Jumat, 01 Jun 2018 20:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tenaga Ahli Utama Kedeputian bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menepis spekulasi negatif sejumlah pihak perihal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan peserta Kamisan di Istana Negara pada Kamis (31/5) kemarin.
Ngabalin menilai keputusan Jokowi itu jauh dari kata pencitraan.
"Kalau sekadar pencitraan, enggak. Bukan musimnya sekarang," kata Ngabalin yang ditemui dalam acara refleksi 20 tahun reformasi di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Jumat (1/6).
Ngabalin menegaskan keputusan yang terkesan mendadak itu sebagai karakter Jokowi yang terjadi tidak sekali saja. Ia pun menyebut pihak yang mengatur pertemuan tersebut bukan dari Jokowi sendiri.
"Apalagi, kan, bukan kami yang mengatur jadwalnya ke sana ke mari. Jadi jauh lah dari gerakan-gerakan presiden untuk sekadar pencitraan," ujar politikus Golkar tersebut.
Keputusan Jokowi yang akhirnya menerima peserta Aksi Kamisan mendapat tanggapan sumir lantaran baru ia lakukan sekarang, ketika gelaran pemilu makin dekat.
Sedangkan peserta Kamisan, yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran HAM, sudah melakukan aksinya semenjak 2007 silam. Pertemuan dengan Jokowi itu menjadi yang pertama dalam riwayat perjuangan mereka.
Salah satu isi pertemuan tersebut adalah tuntutan keluarga korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) agar Jokowi menandatangani Surat Pengakuan Pelanggaran Berat HAM.
Pada akhirnya surat tuntutan itu tak mendapat tanda tangan Jokowi.
"Itu tak ditandatangani oleh Presiden," kata salah satu aktivitas JSKK Ignatius Sandyawan ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (1/6).
Jokowi, kata Sandyawan, ingin mempelajarinya terlebih dahulu dan meminta keluarga korban mengejar Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Kepala KSP Moeldoko, Juru Bicara Presiden Johan Budi, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, serta Stafsus Adita Irawati.
Menko Polhukam Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo yang menjadi rekan kerja Komnas HAM tidak terlihat mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. (osc/wis)
Ngabalin menilai keputusan Jokowi itu jauh dari kata pencitraan.
"Kalau sekadar pencitraan, enggak. Bukan musimnya sekarang," kata Ngabalin yang ditemui dalam acara refleksi 20 tahun reformasi di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Jumat (1/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apalagi, kan, bukan kami yang mengatur jadwalnya ke sana ke mari. Jadi jauh lah dari gerakan-gerakan presiden untuk sekadar pencitraan," ujar politikus Golkar tersebut.
Sedangkan peserta Kamisan, yang terdiri dari keluarga korban pelanggaran HAM, sudah melakukan aksinya semenjak 2007 silam. Pertemuan dengan Jokowi itu menjadi yang pertama dalam riwayat perjuangan mereka.
Salah satu isi pertemuan tersebut adalah tuntutan keluarga korban yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) agar Jokowi menandatangani Surat Pengakuan Pelanggaran Berat HAM.
Pada akhirnya surat tuntutan itu tak mendapat tanda tangan Jokowi.
"Itu tak ditandatangani oleh Presiden," kata salah satu aktivitas JSKK Ignatius Sandyawan ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (1/6).
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Kepala KSP Moeldoko, Juru Bicara Presiden Johan Budi, Koordinator Staf Khusus Teten Masduki, serta Stafsus Adita Irawati.
Menko Polhukam Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo yang menjadi rekan kerja Komnas HAM tidak terlihat mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu. (osc/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK