Putra Megawati Minta Kader PDIP Tak Reaksioner atas Berita
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Sabtu, 02 Jun 2018 22:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDIP, Muhammad Prananda Prabowo meminta kepada seluruh kader agar tenang dan tidak reaksioner dalam menyikapi pemberitaan terkait ketua umum partai tersebut, Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu disampaikan Prananda Prabowo usai mendapat amanat dari Megawati.
"Kepada kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air, untuk tidak reaksioner. 'Tenang saja' kata Ibu Megawati," ujar Prananda dalam surat terbuka yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (2/6).
Selain itu, putra dari Megawati itu pun meminta kepada kader PDIP agar menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila. Atas dasar itu, Prananda meminta hubungan baik dan silaturahmi kader PDIP dengan media massa harus dikedepankan.
"Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban bagi seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Prananda pun meminta kepada seluruh kader untuk tetap memegang teguh ajaran Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yakni Pancasila yang dilahirkan pada 1 Juni 1945.
"Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan, jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Surat terbuka itu dikeluarkan Prananda setelah pekan ini terjadi aksi penggerudukan massa PDIP ke kantor Radar Bogor pada Rabu (30/5) sore. Massa PDIP mendatangi kantor harian lokal itu karena headline 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta' yang terbit pada edisi hari tersebut. Di sana mereka marah-marah sambil memaki, mengintimidasi, merusak alat-alat kantor, bahkan disebutkan ada yang memukul seorang staf. Namun pihak PDIP membantah terjadi pemukulan.
Saat itu, mediasi berlangsung antara kedua belah pihak dan menyepakati beberapa hal. Pihak Radar Bogor bersedia mengoreksi berita dan menerbitkan permintaan kader PDIP.
Tak cukup dengan kedatangan pada Rabu, pada Jumat (1/6) lalu, sejumlah kader dan simpatisan PDIP kembali mendatangi kantor Radar Bogor. Kehadiran mereka untuk melakukan audiensi itu salah satu politikus PDIP dari Kota Bogor, Diah Pitaloka.
Atas aksi massa PDIP itu, pada Sabtu (2/6) siang sejumlah wartawan dari berbagai media massa melakukan aksi solidaritas untuk merespons tindak kekerasan yang dilakukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor Radar Bogor. Mereka mendesak Polri mengusut kekerasan tersebut.
Massa menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Para peserta aksi meletakkan kartu pers masing-masing di atas sebuah bendera, sebagai bentuk solidaritas.
Forum Pekerja Media mendesak pimpinan PDIP untuk menyerukan kader dan simpatisannya agar berhenti melakukan penggerudukan. Selain itu, mereka juga mendesak agar kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diberikan sanksi terberat.
Massa aksi juga mengecam keras pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP Bambang Wuryanto yang menyatakan, "kalau di Jawa Tengah itu kantor (Radar Bogor) sudah rata dengan tanah". Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan pers. (kid)
Hal itu disampaikan Prananda Prabowo usai mendapat amanat dari Megawati.
"Kepada kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air, untuk tidak reaksioner. 'Tenang saja' kata Ibu Megawati," ujar Prananda dalam surat terbuka yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (2/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, putra dari Megawati itu pun meminta kepada kader PDIP agar menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila. Atas dasar itu, Prananda meminta hubungan baik dan silaturahmi kader PDIP dengan media massa harus dikedepankan.
"Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban bagi seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku," katanya.
"Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan, jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Surat terbuka itu dikeluarkan Prananda setelah pekan ini terjadi aksi penggerudukan massa PDIP ke kantor Radar Bogor pada Rabu (30/5) sore. Massa PDIP mendatangi kantor harian lokal itu karena headline 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta' yang terbit pada edisi hari tersebut. Di sana mereka marah-marah sambil memaki, mengintimidasi, merusak alat-alat kantor, bahkan disebutkan ada yang memukul seorang staf. Namun pihak PDIP membantah terjadi pemukulan.
Saat itu, mediasi berlangsung antara kedua belah pihak dan menyepakati beberapa hal. Pihak Radar Bogor bersedia mengoreksi berita dan menerbitkan permintaan kader PDIP.
Tak cukup dengan kedatangan pada Rabu, pada Jumat (1/6) lalu, sejumlah kader dan simpatisan PDIP kembali mendatangi kantor Radar Bogor. Kehadiran mereka untuk melakukan audiensi itu salah satu politikus PDIP dari Kota Bogor, Diah Pitaloka.
Atas aksi massa PDIP itu, pada Sabtu (2/6) siang sejumlah wartawan dari berbagai media massa melakukan aksi solidaritas untuk merespons tindak kekerasan yang dilakukan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor Radar Bogor. Mereka mendesak Polri mengusut kekerasan tersebut.
Massa menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Para peserta aksi meletakkan kartu pers masing-masing di atas sebuah bendera, sebagai bentuk solidaritas.
Forum Pekerja Media mendesak pimpinan PDIP untuk menyerukan kader dan simpatisannya agar berhenti melakukan penggerudukan. Selain itu, mereka juga mendesak agar kader yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diberikan sanksi terberat.
Massa aksi juga mengecam keras pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP Bambang Wuryanto yang menyatakan, "kalau di Jawa Tengah itu kantor (Radar Bogor) sudah rata dengan tanah". Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi dan kebebasan pers. (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK