Jakarta, CNN Indonesia -- PDIP meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetop program rumah dengan uang muka atau
DP nol rupiah. Pihaknya pun berencana membentuk panitia khusus untuk mempertanyakan program ini.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyebut tak ada kejelasan dari program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini hingga lebih dari enam bulan masa kepemimpinannya.
"Kalau tidak bisa dijalankan, jangan dipaksakan. Kita mau tanya mungkin tidak dilaksanakan? Kalau tidak mungkin, kasih tahu masyarakat dari sekarang," kata William, saat dihubungi Selasa (5/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
William, yang juga Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, menyatakan selama masa reses masyarakat di Daerah Pemilihan 6 selalu menanyakan kelanjutan program tersebut kepadanya. Warga telanjur menaruh harap pada program ini.
Saat masa sidang DPRD DKI dimulai kembali, William berencana mengusulkan pansus program rumah DP nol rupiah guna mempertanyakan kelanjutan program ini.
"Pansus ini untuk memperjelas, sampai akhir jabatan tahun 2022 berapa target mereka untuk rumah DP nol? Letak di mana? Biaya dari mana? Belum jelas semua. Masa wacana terus sampe sekarang?" jelasnya.
Hingga kini, program rumah DP nol milik Anies-Sandi belum kunjung terealisasi. Padahal program ini telah diluncurkan awal tahun lalu dengan memamerkan unit rumah susun di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pada 16 April lalu Sandi juga mengklaim Pergub Unit Pelaksana Teknis telah diteken Anies. Dia menjanjikan Pergub Skema Pembiayaan akan rampung akhir April dan masyarakat bisa memesan awal Mei 2018.
Namun hingga kini kedua pergub belum dirilis ke publik. Anies pun mengonfirmasi dua pergub dan seluruh kelengkapan program dp nol rupiah belum rampung.
"Harusnya begitu [selesai awal Mei], saya cek lagi nanti," kata Anies saat ditemui di Masjid As-Salam Joglo, Jakarta Barat, Jumat (25/5).
(arh/gil)