Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian dan Energi langsung mencabut 63 pohon imitasi di Jakarta Pusat usai memicu perdebatan di media sosial pada Sabtu (30/5).
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Yuli Hartono mengakui pencabutan pohon imitasi karena Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan terlanjur dirusak atau dibully di media sosial.
"Saya tanya (ke bawahan), 'barang kapan?' 'Tahun lalu, pak, enggak ada pengadaan tahun ini.' 'Yaudah setop dulu, kasihan pak Gubernur di-
bully di medsos, di Twitter'," kata Yuli saat ditemui di Kantor Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyayangkan sekali polemik di media sosial sudah tak bisa terbendung saat itu. Padahal yang menjadi masalah hanya dua dari 63 titik pohon imitasi karena menghalangi pejalan kaki.
Namun perdebatan malah melebar ke sisi anggaran. Padahal, imbuhnya, anggaran pengadaan pohon imitasi ini bukan di zaman Anies-Sandi, melainkan
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Juni 2017 masih siapa? Ahok kan?" kata Yuli.
"Jakarta ini aneh, enggak boleh bagus. Bagusnya zaman dulu doang," tuturnya.
Saat ini, kata Yuli, Dinas Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menyimpan kembali puluhan pohon imitasi tersebut ke gudang.
Dia tak ingin memperkeruh suasana. Namun jika diperintahkan untuk kembali memasangnya, Yuli dan jajarannya siap kembali memperindah Jakarta dengan pohon imitasi seharga Rp8 juta per buahnya itu.
"Kalau warga minta pasang lagi, baru saya pasang," ujarnya.
 Anggaran pohon imitasi sudah ada sejak zaman Ahok. (Safir Makki) |
Sebelumnya, pemasangan pohon imitasi pada Senin (28/5) dan Selasa (29/5) di trotoar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka memicu polemik di media sosial.
Perdebatan bermula saat para pejalan kaki mengeluhkan pohon yang ditanam di trotoar sehingga mengganggu jalan.
Lalu perdebatan merembet ke urusan anggaran. Harga pohon imitasi sekitar Rp8 juta dikritisi karena dinilai menghamburkan uang. Pemprov DKI Jakarta pun langsung mencabut kembali pulugan pohon imitasi itu.
(dal/gil)