Diduga Pro-HTI, Guru Besar Undip Prof Suteki Dinonaktifkan

Semarang, CNN Indonesia -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof.Suteki, SH, MHum mulai hari ini (6/6) dinonaktifkan sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Diponegoro terkait beberapa status dan komentarnya di media sosial yang dianggap membela ormas Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemberhentian sementara Suteki dari Ketua Prodi MIH Undip ini tertuang dalam surat resmi SK Nomor 223/UN7.P/KP/2018 yang ditandatangani Rektor Undip Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum bertanggal 6 Juni 2018.

Lihat juga: Guru Besar Undip Disidang Etik Karena Unggahan Soal HTI

Rektorat Undip menyatakan pemberhentian sementara ini merupakan prosedur terkait kondisi Suteki yang tengah menjalani sidang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sidang kode etik kehormatan.

"Prosedurnya harus dinon-aktifkan sementara dari jabatan yang ada karena yang bersangkutan masuk sidang disiplin dan kode etik. Kalau nanti terbukti tidak bersalah, jabatan itu dikembalikan lagi," ujar Humas Undip, Nuswantoro Dwiwarno.

Meski jabatannya dicopot, Suteki masih diijinkan pihak Undip untuk tetap mengajar karena masih tetap berstatus sebagai dosen PNS.

"Kalau dosennya masih, sehingga masih bisa mengajar. Kecuali nanti dinyatakan bersalah, baru dicopot juga dari ASN," tambah Nuswantoro.

Lihat juga: PNS Terpapar Radikalisme, BNPT Nilai Perlu Evaluasi Rekrutmen

Suteki menjadi perhatian publik seiring sejumlah statusnya di media sosial yang dinilai pro ormas yang telah dibekukan pemerintah terhadap HTI. Suteki sendiri sempat hadir sebagai saksi ahli dari HTI saat sidang di PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta telah menolak upaya perlawanan HTI atas pencabutan izin oleh pemerintah pada 16 Mei 2018. Atas putusan PTUN Jakarta itu, HTI mengajukan memori banding yang diumumkan sang kuasa hukum, Yusril Ihza Mahendra pada 4 Mei 2018. (kid)