Pakar: BPIP Bagus Asal Tidak Jadi Alat Propaganda
Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia
Kamis, 07 Jun 2018 21:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Fransisco Budi Hardiman, Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, menilai kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sangat diperlukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Namun dia berharap institusi ini tak menjadi penyebar propaganda.
"BPIP jangan menjadi organ yang otoritatif dalam pengertian jadi organ propaganda yang menyeleksi dan bahkan memberikan sanksi pada pelanggaran dan sebagainya," ujar dia usai Forum Populi bertajuk 'Kembali ke Falsafah Pancasila', di Jakarta, pada Rabu (6/6).
Lembaga ini, lanjut Budi, perlu menjadi penggerak nilai-nilai melalui inspirasi, bukan doktrinisasi.
"Pancasila itu harus dipahami sebagai visi bukan doktrin, ya. Visi besama memandang ke depan bukan ke masa lalu dan kini," jelasnya dia.
Senada, Peneliti Populi Center Dimas Ramadan menilai bahwa BPIP penting keberadaannya selama tidak mengusung gaya otoritarian Orde Baru.
"Dulu mengkritik penguasa berarti mengkritik Pancasila, kemudian nanti juga berurusan dengan angkatan bersenjata. Nah sekarang tidak begitu, kritik adalah hal yang biasa dalam demokrasi," kata dia.
Artinya, produk rumusan yang dihasilkan BPIP pun nantinya akan terbuka pada kritik dan tidak mutlak. Hal itu, menurut Dimas, justru akan berdampak positif pada Pancasila dari zaman ke zaman.
"Lumrah saja diperdebatkan karena saya percaya bahwa tafsir [Pancasila] itu tidak bisa dimonopoli oleh beberapa orang. Tetapi semakin itu dibuka dan kemungkinan untuk dikritisasi, saya kira itu tafsir Pancasila akan terus relevan," pungkasnya.
BPIP diharapkan dapat berperan membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Belakangan lembaga yang digawangi oleh Yudi Latif ini menjadi perbincangan hangat karena besaran penghasilannya.
Dilaporkan bahwa penghasilan Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000, dan anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp 100.811.000. Adapun gaji Yudi sebagai Kepala BPIP sebesar Rp 76.500.000 per bulan. (arh)
"BPIP jangan menjadi organ yang otoritatif dalam pengertian jadi organ propaganda yang menyeleksi dan bahkan memberikan sanksi pada pelanggaran dan sebagainya," ujar dia usai Forum Populi bertajuk 'Kembali ke Falsafah Pancasila', di Jakarta, pada Rabu (6/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada, Peneliti Populi Center Dimas Ramadan menilai bahwa BPIP penting keberadaannya selama tidak mengusung gaya otoritarian Orde Baru.
"Lumrah saja diperdebatkan karena saya percaya bahwa tafsir [Pancasila] itu tidak bisa dimonopoli oleh beberapa orang. Tetapi semakin itu dibuka dan kemungkinan untuk dikritisasi, saya kira itu tafsir Pancasila akan terus relevan," pungkasnya.
BPIP diharapkan dapat berperan membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.
Belakangan lembaga yang digawangi oleh Yudi Latif ini menjadi perbincangan hangat karena besaran penghasilannya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK