Masuk DK PBB, Pemerintah Diminta MUI Aktif Tangkal Terorisme
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Minggu, 10 Jun 2018 17:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memanfaatkan posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk aktif dan responsif menangkal bahaya terorisme internasional.
Sebelumnya, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mendatang.
"Hal yang tidak kalah penting adalah ikut terlibat dalam mengatasi ancaman bahaya terorisme global yang mengancam perdamaian dunia," ucap Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi melalui siaran pers, Minggu (10/6).
Zainut berharap pemerintah Indonesia dapat memainkan posisi strategis sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Menurutnya, Indonesia mendapat kesempatan untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
"Sebagaimana tercantum dalam amanat Pembukaan UUD 1945," tutur Zainut.
Di samping itu, Zainut juga berharap Indonesa turut membantu perjuangan bangsa-bangsa lain. Indonesia, lanjutnya, mesti ikut berperan secara aktif dalam mengatasi isu-isu keamanan global. Menurutnya, masih ada bangsa lain yang terjajah dan dirundung konflik.
"Seperti penjajahan zionis Israel atas Negara Palestina, konflik di Afganistan, Rohingya di Myanmar, Suriah, Sudan Selaran dan berbagai negara lainnya," ucap Zainut.
Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Indonesia ditetapkan usai pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Jumat (8/6).
Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB. Sementara Maladewa, yang menjadi pesaing Indonesia, hanya memperoleh 46 suara. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019-2020.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia bakal fokus kepada empat aspek dalam menjalani perannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB
Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Misi yang akan ditempuh yakni mengedepankan budaya dialog serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB.
Kedua, Indonesia akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.
Ketiga, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.
Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
"Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas. tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," kata Retno, Jumat (8/6).
(lav)
Sebelumnya, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mendatang.
"Hal yang tidak kalah penting adalah ikut terlibat dalam mengatasi ancaman bahaya terorisme global yang mengancam perdamaian dunia," ucap Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi melalui siaran pers, Minggu (10/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zainut berharap pemerintah Indonesia dapat memainkan posisi strategis sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Menurutnya, Indonesia mendapat kesempatan untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.
"Sebagaimana tercantum dalam amanat Pembukaan UUD 1945," tutur Zainut.
"Seperti penjajahan zionis Israel atas Negara Palestina, konflik di Afganistan, Rohingya di Myanmar, Suriah, Sudan Selaran dan berbagai negara lainnya," ucap Zainut.
Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Indonesia ditetapkan usai pemungutan suara yang digelar di Majelis Umum PBB di New York, Jumat (8/6).
Indonesia terpilih dengan perolehan suara sebanyak 144 dari 190 negara anggota MU PBB. Sementara Maladewa, yang menjadi pesaing Indonesia, hanya memperoleh 46 suara. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk Periode 2019-2020.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia bakal fokus kepada empat aspek dalam menjalani perannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB
Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Misi yang akan ditempuh yakni mengedepankan budaya dialog serta meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB.
Kedua, Indonesia akan berupaya meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian.
Ketiga, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme.
Keempat, Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan.
"Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas. tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030," kata Retno, Jumat (8/6).
(lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK