Gerindra Sindir Pendukung Gubernur DKI Lama soal Anggaran

DHF | CNN Indonesia
Selasa, 12 Jun 2018 22:25 WIB
Ketua DPD Gerindra Muhammad Taufik menuding pendukung gubernur DKI sebelum Anies Baswedan sengaja memainkan isu anggaran untuk menyerang Anies.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Muhammad Taufik menyoroti isu anggaran yang menerpa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Taufik menyindir pendukung Gubernur DKI sebelum Anies yang selalu mencari kesalahan Anies-Sandi, termasuk menyerang lewat isu anggaran.

Taufik menduga serangan soal anggaran datang setelah pemerintahan Anies-Sandi meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menduga isu anggaran sengaja dimainkan oleh para pendukung gubernur sebelum Anies.

Taufik tidak menyebut gubernur sebelum Anies-Sandi yang dimaksudnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"[Pihak yang memainkan isu] mereka yang belum merasa kalah. Sudah setahun belum merasa kalah, kan ada itu," kata Taufik saat ditemui usai buka puasa bersama di rumah dinas Sandi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/6) malam.
Taufik menyebut serangan isu anggaran ini dilakukan lantaran para pendukung itu iri, karena jagoannya tak pernah mendapat predikat WTP.

Namun dia menilai serangan ini malah menjadi senjata makan tuan. Taufik mengatakan mereka malah membuka kejanggalan anggaran di masa pemerintahan sebelumnya.

"Tapi karena ngorek-ngorek tanpa data akurat, akhirnya terkoreksi sendiri kan? Misalnya pohon imitasi, kan yang ngadain pemerintahan yang lalu. Terus apa sekarang? Mingkem semua kan?" lanjutnya.

Anggaran Pemprov DKI Jakarta mendapat sorotan masyarakat. Mulai dari anggaran tong sampah impor dari Jerman 660 liter sebanyak 2.640 buah dengan nilai total Rp9,58 miliar.

Kemudian pohon imitasi yang menghias trotoar Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka jelang Lebaran pada Senin (28/5) dan Selasa (29/5). Kebijakan ini dikritik karena total anggaran 48 pohon ini mencapai Rp397 rupiah.

Namun Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta menyebut pengadaan pohon ini ada di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
(ugo)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER