PDIP soal Pengangkatan Iriawan: Keputusan Tepat

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Senin, 18/06/2018 12:34 WIB
PDIP soal Pengangkatan Iriawan: Keputusan Tepat Mochammad Iriawan dilantik sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan menilai keputusan pemerintah mengangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar merupakan langkah tepat.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun memandang Iriawan adalah sosok yang tepat untuk mengamankan Jabar meski hanya sementara, terlebih jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

"Saya kira beliau dipercaya presiden menangani Jabar, itu keputusan tepat untuk penugasan itu karena Pilkada Serentak kali ini diselenggarakan di provinsi-provinsi besar, termasuk di Jabar," kata Komarudin ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (18/6).
Menurut Komarudin, publik sebaiknya tak menutup mata atas keberhasilan Iriawan saat menjabat sebagai Kapolda Jabar. Salah satunya pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) tiga tahun silam.


Anggota DPR Komisi II itu pun menyangkal bila penunjukkan Iriawan menunjukkan adanya konflik kepentingan pemerintah.

"Saya kira tidak. Oleh karena itu, saya kira penempatan Iriawan itu tepat karena yang bersangkutan sebelumnya punya prestasi mengenai permasalahan nasional," kata Komarudin.

Menuai Kritik

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik pengangkatan Iriawan. Dia mempertanyakan akal sehat pemerintah melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar karena sebelumnya pemerintah pernah membatalkan pencalonan Iriawan sebagai Pj Jawa Barat.

"Sekarang, tiba-tiba sudah mau dilantik dan kepolisian merasa tidak tahu menahu. Ini model pemerintahan macam apa sih? Seenaknya menghina nalar publik," kata Dahnil.

Menko Polhukam Wiranto sempat membatalkan penunjukkan Komjen Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Jabar dan Gubernur Sumut karena menuai protes.

"Bagi saya aneh, ini pemerintahan ada yang memimpin tidak sih. Kok bisa Menko bilang apa, Mendagri bikin kebijakan apa, nanti Presiden ngomong beda lagi," katanya.
Dahnil mengatakan alasan diangkatnya perwira polisi aktif diangkat menjadi PLH tidak memiliki pijakan yang kuat.

Menurut Dahnil pengangkatan itu memunculkan spekulasi politis.

"Apalagi, UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 28 ayat 3 menyatakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian," katanya.

Bila Iriawan tidak mundur, kata Dahnil, berarti hal itu melanggar UU.

"Akal sakit saja yang bilang model pemerintahan seperti ini benar. Siapa sesungguhnya yang memimpin negeri ini? Dan siapa yang bisa dipercaya?" ucap Dahnil.
(ugo/asa)