Demokrat Duga Pelantikan Iriawan untuk Amankan Suara Jabar
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 18 Jun 2018 14:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mempertanyakan keputusan Pemerintah mengangkat Komisaris Jenderal (Komjen) Mochammad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Demokrat, kata Ferdinand, telah menolak upaya pengangkatan perwira polisi sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur sejak ramai diperdebatkan awal tahun lalu. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga sudah menyatakan penolakannya.
"Nah, ternyata hari ini dilantik. Tentu Demokrat menyayangkan dan mempertanyakan motif dari ngotot-nya pemerintah mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/6).
Ferdinand pun menduga bahwa keputusan pemerintah mengangkat Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Sestama Lemhanas) itu sebagai orang nomor satu di Jabar tak lepas dari kepentingan politik. Khususnya, jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang juga digelar di Jabar pada 27 Juni 2018 mendatang.
"Kita jadi menduga-duga atas 'kengototan' ini bahwa pemerintah punya kepentingan untuk memenangkan calon tertentu di Jabar. Ini yang menjadi fokus kita bahwa kita merasa ini ada upaya yang tidak sehat, rencana keberpihakan terhadap calon tertentu yang tentu kita belum melihat entah siapa," kata Ferdinand.
Menurutnya, penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar bisa saja menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah mendukung pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Pasalnya, paslon nomor urut dua itu diusung oleh partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan. Seperti Iriawan, Anton Charliyan pun berlatar belakang Korps Bhayangkara.
"Sekarang di sana ada calon dari Polri yang berpasangan dengan TB Hasanudin dari PDIP. Mendagrinya PDI, presidennya PDIP. Ini kan mempertanyakan bagi kita," kata Ferdinand.
Meski penunjukan kepala daerah adalah murni hak preogratif Pemerintah, Ferdinand mengimbau agar Pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam menentukan posisi Pj Gubernur Jabar.
Terlebih, Ferdinand menilai Pemerintah bisa saja mengangkat seorang sipil, misalnya pejabat Kemendagri untuk sementara menjabat orang nomor satu di Jabar.
Ferdinand pun menilai alasan penunjukkan Iriawan untuk menjaga stabilitas keamanan Jabar adalah alasan yang tidak masuk akal.
"Kalau alasan keamanan, di sana kan ada Kapolda Jabar dan ada Pangdam Siliwangi. Beliau cukup menjaga keamanan Jabar, tidak perlu dari pejabat kepolisian. Kita menduga motif-motifnya memang akan terjadi ketidaknetralan aparat dalam Pilkada Jabar ini," ujarnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo telah melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tadi pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Iwan Bule, demikian panggilan Iriawan, dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/b/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018. (gil)
Demokrat, kata Ferdinand, telah menolak upaya pengangkatan perwira polisi sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur sejak ramai diperdebatkan awal tahun lalu. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga sudah menyatakan penolakannya.
"Nah, ternyata hari ini dilantik. Tentu Demokrat menyayangkan dan mempertanyakan motif dari ngotot-nya pemerintah mengangkat Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar," kata Ferdinand kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita jadi menduga-duga atas 'kengototan' ini bahwa pemerintah punya kepentingan untuk memenangkan calon tertentu di Jabar. Ini yang menjadi fokus kita bahwa kita merasa ini ada upaya yang tidak sehat, rencana keberpihakan terhadap calon tertentu yang tentu kita belum melihat entah siapa," kata Ferdinand.
 Mochammad Iriawan dilantik sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
Menurutnya, penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar bisa saja menimbulkan asumsi bahwa Pemerintah mendukung pasangan calon (paslon) gubernur Jabar TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Pasalnya, paslon nomor urut dua itu diusung oleh partai pendukung pemerintah, yakni PDI Perjuangan. Seperti Iriawan, Anton Charliyan pun berlatar belakang Korps Bhayangkara.
"Sekarang di sana ada calon dari Polri yang berpasangan dengan TB Hasanudin dari PDIP. Mendagrinya PDI, presidennya PDIP. Ini kan mempertanyakan bagi kita," kata Ferdinand.
Meski penunjukan kepala daerah adalah murni hak preogratif Pemerintah, Ferdinand mengimbau agar Pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam menentukan posisi Pj Gubernur Jabar.
Terlebih, Ferdinand menilai Pemerintah bisa saja mengangkat seorang sipil, misalnya pejabat Kemendagri untuk sementara menjabat orang nomor satu di Jabar.
Ferdinand pun menilai alasan penunjukkan Iriawan untuk menjaga stabilitas keamanan Jabar adalah alasan yang tidak masuk akal.
"Kalau alasan keamanan, di sana kan ada Kapolda Jabar dan ada Pangdam Siliwangi. Beliau cukup menjaga keamanan Jabar, tidak perlu dari pejabat kepolisian. Kita menduga motif-motifnya memang akan terjadi ketidaknetralan aparat dalam Pilkada Jabar ini," ujarnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo telah melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar tadi pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Iwan Bule, demikian panggilan Iriawan, dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/b/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK