KPUD Larang Cagub Jabar Kampanye Pilpres
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Rabu, 20 Jun 2018 22:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat melarang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat kampanye atau menyinggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada acara debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat ketiga yang akan digelar 22 Juni mendatang.
Yayat Hidayat, Ketua KPUD Jawa Barat meminta calon untuk berdebat sesuai dengan konteks pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan presiden.
Larangan tersebut mereka berikan terkait insiden pengibaran dan kampanye tagar #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra-PKS Sudrajat dan Ahmad Syaikhu pada debat Pilkada Jabar tahap dua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Tetap tidak boleh, harus sesuai dengan materi dan debat Pilkada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).
Yayat mengatakan agar larangan tersebut bisa dipatuhi, KPU akan melarang peserta debat membawa atribut bernuansa Pilpres 2019 saat debat pilkada.
Walau terdapat larangan berkampanye tersebut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi belum mau mengungkap sanksi yang akan dikenakan bila larangan tersebut dilanggar. Menurutnya, kewenangan pemberian sanksi tersebut jadi ranahnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"KPU hanya sifatnya menindaklanjuti rekomendasi saja," katanya.
KPU akan menghelat debat pilkada cagub-cawagub Jabar yang ketiga pada 22 Juni mendatang. Debat bakal dihelat di Gedung Grand Sudirman, Bandung dengan tema Pelayanan Publik.
Sementara itu, Calon Gubernur yang diusung Demokrat yakni Deddy Mizwar meminta KPU membatalkan pelaksanaan debat ketiga tersebut. Deddy khawatir terjadi kegaduhan dalam debat ketiga seperti yang terjadi pada debat kedua 14 Mei lalu.
Diketahui, pasangan Sudrajat-Syaikhu sempat mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden pada debat kedua pilkada Jabar 14 Mei. Mereka pun sempat menggunakan atribut berupa kaos yang bertuliskan #2019GantiPresiden.
Aksi tersebut sempat memicu kericuhan. Pendukung paslon yang diusung PDIP yakni Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan tidak terima dengan sikap Sudrajat-Syaikhu.
Pendukung Sudrajat-Syaikhu tak tinggal diam. Mereka turut meladeni sikap pendukung TB Hasanuddin-Anton yang berteriak tidak terima.
(agt/agt)
Yayat Hidayat, Ketua KPUD Jawa Barat meminta calon untuk berdebat sesuai dengan konteks pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan presiden.
Larangan tersebut mereka berikan terkait insiden pengibaran dan kampanye tagar #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Gerindra-PKS Sudrajat dan Ahmad Syaikhu pada debat Pilkada Jabar tahap dua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetap tidak boleh, harus sesuai dengan materi dan debat Pilkada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/6).
Yayat mengatakan agar larangan tersebut bisa dipatuhi, KPU akan melarang peserta debat membawa atribut bernuansa Pilpres 2019 saat debat pilkada.
"KPU hanya sifatnya menindaklanjuti rekomendasi saja," katanya.
KPU akan menghelat debat pilkada cagub-cawagub Jabar yang ketiga pada 22 Juni mendatang. Debat bakal dihelat di Gedung Grand Sudirman, Bandung dengan tema Pelayanan Publik.
Sementara itu, Calon Gubernur yang diusung Demokrat yakni Deddy Mizwar meminta KPU membatalkan pelaksanaan debat ketiga tersebut. Deddy khawatir terjadi kegaduhan dalam debat ketiga seperti yang terjadi pada debat kedua 14 Mei lalu.
Diketahui, pasangan Sudrajat-Syaikhu sempat mengkampanyekan tagar #2019GantiPresiden pada debat kedua pilkada Jabar 14 Mei. Mereka pun sempat menggunakan atribut berupa kaos yang bertuliskan #2019GantiPresiden.
Aksi tersebut sempat memicu kericuhan. Pendukung paslon yang diusung PDIP yakni Tubagus Hasanuddin-Anton Charliyan tidak terima dengan sikap Sudrajat-Syaikhu.
Pendukung Sudrajat-Syaikhu tak tinggal diam. Mereka turut meladeni sikap pendukung TB Hasanuddin-Anton yang berteriak tidak terima.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK