Kapolda Sumut Nilai Medan dan Tapanuli Tengah Rawan Konflik

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Rabu, 27/06/2018 03:34 WIB
Kapolda Sumut Nilai Medan dan Tapanuli Tengah Rawan Konflik Ilustrasi pengamanan pilkada. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Medan, CNN Indonesia -- Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jendral Paulus Waterpauw mengakui bahwa Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai wilayah paling rawan konflik horizontal di Pilkada Serentak Sumatera Utara 2018.

"Di Medan, Tapanuli tengah itu sering terjadi konflik [saat pemilu]," ujar Paulus usai Apel Patroli Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/6) malam.

Paulus menyebut kedua wilayah tersebut memiliki riwayat panjang terkait konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh pemilihan umum baik tingkat lokal maupun nasional.


Ia juga mengatakan potensi gesekan konflik masyarakat di kedua wilayah tersebut dapat terjadi kembali di perhelatan Pilkada 2018 ini. Kerawanan ini dianggap semakin meningkat karena baru kali ini Pilgub Sumut hanya diikuti dua pasangan calon.


Sebelumnya pada 2013 lalu, Pilgub Sumut diikuti oleh lima pasangan calon yakni, Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi, Effendi M Simbolon-Jumiran Abdi, Chairuman Harahap-Fadli Nurzal, Amri Tambunan-RE Nainggolan dan M Gus Irawan Pasaribu-Soekirman.

Sedangkan pada tahun ini, Pilgub Sumut hanya diikuti oleh pasangan calon Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus dan pesaingnya Edy Rahmayadi-Musa Rajeksah.

"Tentu [dua wilayah] itu yang punya sejarah masyarakat yang berkonflik itu jadi catatan kami. Ada konflik awal yang menjadi batas antar kabupaten itu jadi atensi kita," ujarnya.

Faktor Geografis

Di sisi lain, Paulus juga menyebutkan terdapat tiga wilayah di di Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan terkait faktor kondisi alam atau geografis.

Ketiga daerah tersebut Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Nias Selatan.


Paulus menilai ketiga daerah tersebut memiliki akses yang cukup sulit untuk dijangkau. Terlebih, akses transportasi di wilayah itu belum sepenuhnya lancar.

"Jadi itu bukan faktor intimidasi atau yang lain, itu faktor geografis, dan letak dan jarak yg mengendala bagi kita," ujarnya.

Menimbang hal tersebut, Paulus mengatakan pihaknya bakal menambah aparat kemanan sesuai dengan potensi tingkat kerawanan di tempat pemungutan suara diselenggarakan.

Hal itu bertujuan agar tak ada wilayah yang mengalami kekurangan logistik maupun guna meminimalisir konflik antar masyarakat akibat penyelenggaraan Pilkada.

"Dalam pengamanan itu kenapa dianggap rawan maka kita tambah personel lebih banyak. Di-back up oleh Brimob sama TNI," ujarnya.


Selain itu, Paulus juga memastikan pihaknya telah memberikan pengamanan melekat bagi kedua pasangan calon sejak awal hingga pengumuman pemenang Pilkada Sumut pada 7-9 Juli 2018 mendatang.

Pengamanan juga ditempatkan pada berbagai objek vital daerah seperti kantor KPUD, kantor Panwaslu, dan posko pemenangan para paslon.

"Sudah sejak dinyatakan terpilih sebagai paslon kita tempatkan personel untuk mengamankan pejabat itu sendiri, termasuk di rumah-rumahnya" ujar Paulus.

"Saya sebagai Kapolda di Sumut menjamin Pilkada bakal aman dan terkendali dari pagi sampai siang, bisa lancar. Soal koordinasi kita sudah baik dengan pihak penyelenggara maupun pengawas." lanjutnya.


Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto sebelumnya mengatakan Sumatera Utara merupakan salah satu dari empat daerah rawan di Pilkada 2018.

Adapun faktor yang dijadikan indikator kerawanan oleh polisi adalah terkait gangguan kemanan yang sudah terjadi sebelumnya.

Kerawanan yang paling disoroti polisi, kata Setyo, adalah konflik horizontal. Polisi mengaku sudah mengantisipasi bentrokan yang mungkin terjadi.

"Selama ini kita lihat fluktuasi keamanan daerah, baik di media mainstream maupun media sosial kita monitor. Ini yang kita menentukan juga dari situ." kata Setyo. (end)