Soal Netralitas, SBY Ikhlas Demokrat Terpuruk di Pemilu 2014
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 27 Jun 2018 11:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung netralitas pemerintah di ajang Pemilihan Umum (Pemilu).
SBY mengklaim pada Pemilu 2014 lalu, negara termasuk aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tetap mengupayakan netralitas meski kejayaan Demokrat sedang menurun.
Saat itu, SBY masih menjabat sebagai Presiden RI sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo.
"(Tahun) 2014, Partai Demokrat sedang susah waktu itu. Kita bolehlah digempur, elektabilitas menurun drastis, saya tetap konsisten. Netral," kata SBY usai menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018 di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6).
"Tidak perlu ada yang bantu-bantu. Siapapun, termasuk parpol yang saya pimpin, yang benar-benar keadaannya sedang susah waktu itu," lanjutnya.
Saat itu, perolehan kursi legislatif Partai Demokrat secara nasional anjlok pada pemilu 2014.
Survei elektabilitas parpol peserta Pemilu 2014 yang digelar oleh Litbang Kompas pun menunjukkan Partai Demokrat terus terpuruk jauh di bawah PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.
"Alhasil memang partai demokrat menurun separuh suaranya, tidak apa-apa. Kami mengakui. Ikhlas. Karena memang waktu itu saya nilai, Pemilu berlangsung secara jujur dan adil," kata SBY.
Akhir pekan lalu, SBY sempat mengatakan ada oknum di BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Pernyataan itu pun ditepis Jokowi yang menegaskan bahwa netralitas TNI, Polri, dan BIN bersifat mutlak. Jokowi mengaku telah menginstruksikan hal tersebut kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.
[Gambas:Video CNN] (gil)
SBY mengklaim pada Pemilu 2014 lalu, negara termasuk aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) tetap mengupayakan netralitas meski kejayaan Demokrat sedang menurun.
Saat itu, SBY masih menjabat sebagai Presiden RI sebelum digantikan oleh Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu ada yang bantu-bantu. Siapapun, termasuk parpol yang saya pimpin, yang benar-benar keadaannya sedang susah waktu itu," lanjutnya.
 Susilo Bambang Yudhoyono berharap pemerintahan Joko Widodo bisa menjaga netralitas di tahun politik. (CNN Indonesia/Mesha Mediani) |
Saat itu, perolehan kursi legislatif Partai Demokrat secara nasional anjlok pada pemilu 2014.
"Alhasil memang partai demokrat menurun separuh suaranya, tidak apa-apa. Kami mengakui. Ikhlas. Karena memang waktu itu saya nilai, Pemilu berlangsung secara jujur dan adil," kata SBY.
Akhir pekan lalu, SBY sempat mengatakan ada oknum di BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
Pernyataan itu pun ditepis Jokowi yang menegaskan bahwa netralitas TNI, Polri, dan BIN bersifat mutlak. Jokowi mengaku telah menginstruksikan hal tersebut kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan.
[Gambas:Video CNN] (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK