Siap Hadapi Vonis, Fredrich Yunadi Berharap Keadilan

Jakarta, CNN Indonesia -- Terdakwa perintangan penyidikan kasus e-KTP Fredrich Yunadi hari ini menjalani sidang vonis. Saat tiba di Pengadilan Tipikor, Fredrich tidak berkata banyak. Ia hanya berharap mendapat keadilan.

"Mudah-mudahan masih ada keadilan," kata Fredrich di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/6).

Mantan pengacara Setya Novanto ini hanya berujur bahwa kasusnya seperti direkayasa. Dia juga berkukuh bahwa kasusnya ini tak seharusnya diajukan ke meja hijau.

"Ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa karena kalau lihat sistem sudah diset kelihatan sesuatu kalau kita bilang (ada) KKN," katanya.

Lihat juga: Fredrich Yunadi, Mantan Kuasa Hukum Setnov Divonis Hari Ini

Fredrich datang dengan setelan baju kemeja biru lengan panjang. Ia hanya tersenyum kehadapan perwarta dan mengancungkan jempol.

Pekan lalu, Fredrich sudah membuat pleidoi setebal 2000 halaman. Dalam pembelaannya Fredrich menyampaikan beberapa hal, bahwa jaksa penuntut umum KPK tak layak membawa perkara merintangi penyidikan korupsi proyek e-KTP itu ke pengadilan.

Sebeb menurutnya, advokat tak bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Fredrich juga masih membantah merekayasa kecelakaan dan sakit Novel November 2017 lalu. Menurutnya, hal tersebut benar-benar terjadi dan bukan hasil rekayasa.

Lihat juga: Bacakan Pleidoi, Fredrich Sebut Perkaranya Tak Layak Dipidana

Sementara, jaksa Ikhsan Fernandi menyatakan materi pembelaan yang disusun Fredrich sebagai pengulangan materi eksepsi yang telah ditolak majelis hakim. Ia juga menyatakan keberatan dengan beberapa pernyataan Fredrich dalam pleidoi-nya.

"Teroris, ekstremis, udik, fitnah dan kebohongan, IQ jongkok tidak pantas disampaikan di pengadilan," ujar jaksa.

Dalam kasus ini, Fredrich didakwa bersama dokter Bimanesh Sutarjo merintangi penyidikan kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

Mereka berdua diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Sebelumnya, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Fredrich dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. (sur)