Polri Minta Amnesty International 'Fair' Beber Data HAM Papua
CTR | CNN Indonesia
Senin, 02 Jul 2018 19:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mabes Polri meminta Amnesty International Indonesia lebih berimbang dalam memaparkan data soal pelanggaram HAM yang terjadi di Papua. Hal itu menanggapi data Amnesty yang menyebut aparat telah mengeksekusi 95 warga sipil di Papua tanpa proses hukum yang jelas.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto meminta lembaga yang bergerak menyuarakan pengungkapan HAM itu turut membeberkan data terutama soal anggota polisi yang tewas di Papua.
"Iyalah (harus dibuka) yang gugur berapa, TNI dan masyarakat yang gugur berapa. Kemarin ada masyarakat yang tertembak kemudian ada anaknya yang dibacok itu polisi harus gimana? Apa melanggar HAM?," kata Setyo di Mabes Polri Jakarta, Senin (2/7).
"Apakah dia hanya melihat aktivis saja? Masyarakat dan polisi yang di sana bagaiamana? Apakah polisi dan TNI bukan manusia? Yang fair dong," lanjut dia.
Amnesty International Indonesia merilis laporan berjudul Sudah, Kasi Tinggal Di Mati': Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Laporan itu mengungkap 95 orang dieksekusi tanpa pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.
Laporan itu menyebutkan mayoritas dari korban, 85 di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP). Kasus ini terjadi pada 8 tahun terakhir yang berlokasi di Papua dan Papua Barat
Setyo mengklaim tindakan polisi di lapangan sudah berdasarkan standar dan operasional prosedur yang jelas. Polisi juga punya tugas untuk melindungi harta dan nyawa masyarakat, termasuk harta dan nyawa polisi sendiri.
"Oleh sebab itu ketika ada ancaman yang terjadi kepada masyarakat, tidak harus kepada polisi, misalnya ada masyarakat yang terancam kalau polisi tidak bertindak dia meninggal, itu polisi harus bertindak," ujar dia.
Setyo mengklaim anggota kepolisian di Papua mengutamakan putra daerah. Dengan alasan itu, menurut Setyo tidak masuk akal kalau polisi membunuh warga setempat tanpa proses hukum yang jelas.
"Saya tidak yakin kalau mereka membunuh saudara-saudaranya. Polri tidak dididik dibentuk membunuhi seperti itu. Kalau kita menghadapi ancaman yang sejajar pasti kita hrus melakukan tindakan. Tegas dan terukur itu juga dilindungi undang-undang," ungkap dia.
Kendati begitu, Setyo mengatakan polisi tidak akan buka-bukaan terkait anggota polisi yang benar-benar tewas di Papua. Dia menyerahkan Amnesty International Indonesia yang merilis data tersebut.
"Saya tidak mau rilis itu, silahkan mereka yang rilis. Siapa yang menuai siapa yang menanam. Kita jangan terpengaruh wah ini politik. Enggak ini, gak politik. Kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan," tutup dia.
(gil)
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto meminta lembaga yang bergerak menyuarakan pengungkapan HAM itu turut membeberkan data terutama soal anggota polisi yang tewas di Papua.
"Iyalah (harus dibuka) yang gugur berapa, TNI dan masyarakat yang gugur berapa. Kemarin ada masyarakat yang tertembak kemudian ada anaknya yang dibacok itu polisi harus gimana? Apa melanggar HAM?," kata Setyo di Mabes Polri Jakarta, Senin (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amnesty International Indonesia merilis laporan berjudul Sudah, Kasi Tinggal Di Mati': Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Laporan itu mengungkap 95 orang dieksekusi tanpa pernah diadili lewat sebuah mekanisme hukum yang independen.
Setyo mengklaim tindakan polisi di lapangan sudah berdasarkan standar dan operasional prosedur yang jelas. Polisi juga punya tugas untuk melindungi harta dan nyawa masyarakat, termasuk harta dan nyawa polisi sendiri.
"Oleh sebab itu ketika ada ancaman yang terjadi kepada masyarakat, tidak harus kepada polisi, misalnya ada masyarakat yang terancam kalau polisi tidak bertindak dia meninggal, itu polisi harus bertindak," ujar dia.
Setyo mengklaim anggota kepolisian di Papua mengutamakan putra daerah. Dengan alasan itu, menurut Setyo tidak masuk akal kalau polisi membunuh warga setempat tanpa proses hukum yang jelas.
"Saya tidak yakin kalau mereka membunuh saudara-saudaranya. Polri tidak dididik dibentuk membunuhi seperti itu. Kalau kita menghadapi ancaman yang sejajar pasti kita hrus melakukan tindakan. Tegas dan terukur itu juga dilindungi undang-undang," ungkap dia.
Kendati begitu, Setyo mengatakan polisi tidak akan buka-bukaan terkait anggota polisi yang benar-benar tewas di Papua. Dia menyerahkan Amnesty International Indonesia yang merilis data tersebut.
"Saya tidak mau rilis itu, silahkan mereka yang rilis. Siapa yang menuai siapa yang menanam. Kita jangan terpengaruh wah ini politik. Enggak ini, gak politik. Kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan," tutup dia.
(gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK