Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut satu
Sudirman Said menyatakan menghormati hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyatakan dirinya kalah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Hasil hitung cepat Lembaga Survei Indobarometer dan Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin mengalahkan Sudirman Said-Ida Fauziyah dengan perbandingan sekitar 55 banding 45 persen.
"Sebagai satu hasil hitung cepat yang kita sudah dapat gambaran, kita hormati juga itu bagian dari proses tapi bagaimana kita menyikapi resmi nunggu setelah perhitungan Komisi Pemilihan Umum," kata Sudirman di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Senin (2/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menyikapi kekalahan pasangan calon yang diusungnya, Presiden PKS Sohibul Iman mengaku bangga atas raihan suara Sudirman. Menurutnya, kekalahan tipis Sudirman perlu diapresiasi mengingat rintangan yang dihadapi olehnya di Pilkada Jawa Tengah.
"Di sini saya katakan Pak Sudirman dan bu Ida sekalipun kalah hari ini secara nominal, tapi saya katakan ini kekalahan yang bermartabat yang membanggakan," ujar Sohibul pada kesempatan sama.
Kendati demikian, Sudirman mengatakan pihaknya memiliki beberapa catatan terkait hasil dan penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah ini.
Salah satunya adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Tengah yang bermasalah yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
"Yang paling mendasar DPT bermasalah yang sampai sekarang kita sudah laporkan dari potensi jutaan yang sudah kami sampaikan belum terasa tindakan memadai," ujar dia.
Selain itu, penodongan salah satu anggota tim sukses yang membawa uang konsumsi saksi juga akan menjadi catatan penting. Kejadian tersebut, ujar Sudirman, memberikan dampak psikologis yang cukup terasa kepada timnya di lapangan.
Saat ditanya apakah tindakan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Sudirman masih enggan untuk menjawabnya.
"Pada waktunya kita akan jelaskan ya," jawab dia.
Penodongan tersebut juga membuat Sohibul kaget. Ia heran di era reformasi yang sudah berjalan 20 tahun ini masih saja ada pihak-pihak yang melakukan tindakan semacam itu.
"Tentu kita tidak mengatakan penodongan itu dilakukan oleh pihak sebelah sana, kita enggak tahu siapa yang lakukan. Tapi saya kira siapa pun stake holder yang berkepentingan dengan demokrasi ini tolong hentikan cara-cara seperti itu," ujar Sohibul.
(aal)