Indonesia: Negeri Maritim dengan Masalah Transportasi Air

Bintoro Agung & Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Rabu, 04/07/2018 18:07 WIB
Indonesia: Negeri Maritim dengan Masalah Transportasi Air Keluarga korban KM Sinar Bangun tak kuasa menahan tangis melepas kepergian koleganya. (Foto: REUTERS/Beawiharta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia sebagai negara maritim kini tengah berduka karena serentetan kecelakaan kapal di perairan.

Setelah KM Sinar Bangun yang karam membawa ratusan orang di dalamnya di Danau Toba, berselang dua pekan giliran KM Lestari Maju yang mengalami kecelakaan saat membawa penumpang berlayar ke pulau Selayar, Sulawesi Selatan.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai kecelakaan dua kapal itu sebagai puncak gunung es dari permasalahan di sistem angkutan air di Indonesia.


Tigor menilai kasus-kasus tersebut buah dari kelalaian pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola transportasi di daerahnya. Ia bahkan menyebut kejadian serupa banyak terjadi di daerah lain.

"Ada banyak kasus yang melibatkan pelayaran tradisional tapi tidak mendapat sorotan media karena jauh," kata Tigor yang dihubungi lewat telepon, Rabu (4/7).

Kecelakaan-kecelakaan angkutan air belakangan ini menurut Tigor muncul karena anggapan tak ada masalah. Akibatnya pelayanan transportasi itu seolah berjalan tanpa pengawasan. Padahal, sejumlah masalah menumpuk sejak lama.

Persoalan di ranah transportasi perairan itu bagaimanapun telah menjadi sorotan publik di tingkat nasional, termasuk Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mulai mempertanyakan jargon Indonesia sebagai negara poros maritim.

Pemda Sebagai Pangkal Masalah

Miinimnya pengawasan pemda dinilai jadi pangkal masalah. Tanpa pengawasan yang cukup, tak ada yang memeriksa bahwa kapal yang melayani penumpang itu sudah tua, kapal tidak laik jalan, muatan melebihi kapasitas. 

Belum lagi kapal-kapal tersebut kerap tak berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca. Dalam kasus KM Sinar Bangun, faktor cuaca berperan penting selain faktor kelebihan muatan yang akhirnya menyebabkan kapal tenggelam.

Itu sebabnya Tigor mengusulkan pemerintah pusat meminta gubernur dan kepala-kepala daerah di bawahnya mengawasi lebih ketat pelayaran yang ada di wilayahnya. Ia juga menyarankan Kementerian Perhubungan segera memberi pelatihan nahkoda kapal tradisional yang selama ini bekerja secara otodidak.

"Pemda-pemda harus diorganisir. Kalau bisa dalam minggu ini dipanggil karena ini sudah prioritas," tukas Tigor.

Pria yang dulu menjabat kepala dewan transportasi Jakarta itu menambahkan pemerintah tak perlu memberi moratorium pelayaran tradisional. Alasannya, ada banyak warga yang mobilitasnya bergantung pada kapal tradisional seperti mereka yang tinggal di Kalimantan.

Kecelakaan Kapal, Gunung Es Permasalahan dan Pengawasan MinimKondisi KM Lestari Maju saat akan tenggelam di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/7) siang. (Dok. Istimewa).
Andil Penumpang

Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno berpendapat bahwa penumpang kapal juga turut membuat banyak korban berjatuhan jika terjadi kecelakaan di laut.

Hal itu karena kebanyakan penumpang yang membawa kendaraan roda empat tidak meninggalkan kendaraan mereka saat menyeberang dengan kapal. Seperti yang terjadi dalam kecelakaan KM Lestari Maju di perairan Kepulauan Selayar.

"Kabar terakhir kalau yang di Sulsel kelebihan muatan enggak, pelampung bisa digunakan, sistemnya dudah bagus ya. Tetapi katanya karena banyak pengemudi tetap berada di dalam mobil saat menyeberang," ujar Djoko ketika dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (4/7).

Dugaan penumpang enggan keluar dari kendaraannya saat berada di kapal tak hanya terjadi di KM Lestari Maju. Kecenderungan yang sama juga terjadi di kapal yang menyeberang di Merak-Bakaheuni.

Karena kurangnya pengawasan yang ketat dan fasilitas kapal yang kurang membuat penumpang enggan meninggalkan mobil mereka.

"Nah ini kekeliruan, penumpang itu kan ada yang bawa mobil, ketika mobil masuk seharusnya penumpangnya naik. Tapi kecenderungan yang masih terjadi di penyeberangan itu penumpang masih menunggu di dalam mobil mungkin dengan mesinnya dinyalakan biar AC-nya nyaman karena kapalnya nggak ada AC-nya," paparnya.

Seharusnya, hanya petugas saja yang diperbolehkan berada di dalam tempat pengangkutan mobil tersebut. Sehingga, saat terjadi kecelakaan penumpang bisa menyelamatkan diri.

Djoko melanjutkan bahwa kecenderungan tersebut adalah salah satu wujud kendornya pengawasan di angkutan laut.
Kecelakaan KapalLayanan transportasi di perairan jadi masalah di Indonesia. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)

Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) harusnya berani menegakkan standar pelayanan minimum yang sudah tertuang di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2015 mengenai tentang standar keselamatan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

"Itu bisa jadi belum dijalankan sepenuhnya. SPM itu meliputi SDM-nya meski saya kira SDM sudah. Sarananya, mengenai lingkungan juga. Nah ini mungkin masih ada orang di dalam mobil (tidak memenuhi standar lingkungan)," lanjutnya.

Lebih jauh dia menilai, seharusnya Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang menjadi perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Laut, dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) yang mewakili Ditjen Perhubungan Darat di daerah meniru ketatnya transportasi udara dan kereta api agar kecelakaan tak terus terulang.

"SPM sudah ada tingal bagaimana mengawasi di lapangan. Saya memberi contoh kita itu ketat di udara, sekarang udara bagus kan, perkeretaapian juga. Itu karena mereka ketat, ternyata keselamatan meningkat. Ya ditiru saja cara udara dan perkeretaapian," tandasnya.

Selain ketat dalam mengikuti peraturan, Djoko juga menekankan bahwa baik transportasi udara dan perkeretaapian rajin melakukan peninjauan kembali atas SPM mereka. Tujuannya untuk memberikan pembaruan dan relevansi atas kondisi terbaru di lapangan. (kid)