Tak Ditemui Tjahjo Kumolo, Massa Aksi 67 Balik Kanan

SAH, CNN Indonesia | Jumat, 06/07/2018 18:40 WIB
Tak Ditemui Tjahjo Kumolo, Massa Aksi 67 Balik Kanan Massa aksi 67 geruduk kantor Kemendagri. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Massa Aksi 67 yang terdiri dari Presidium Alumni 212 menuntut Kementerian Dalam Negeri agar menunjuk Pelaksana Jabatan Sementara Gubernur Jawa Barat yang berasal dari kalangan ulama.

Salah satu orator di mobil komando yang juga merupakan perwakilan massa aksi yang mendatango Kementerian Dalam Negeri mengatakan, sejak 2013-2018 Jawa Barat dipimpin oleh Ahmad Heryawan yang juga merupakan seorang ulama.

"2013-3018 adalah ulama adalah ustaz kiai maka selayaknya kalau bicara terkait dengan untuk menjaga harmonisasi harusnya yang menjadi Pj gubernur jabat adalah ulama," ujar dia di atas mobil Komando di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).


"Kalau bukan ulama minimal dekat dengan ulama kalau tidak direkomendasikan ulama minimal tidak memusuhi ulama," ujar dia.


Dia juga mengaku bahwa perwakilan massa aksi yang terdiri dari 15 orang itu tidak diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Hanya saja ia mengklaim diterima oleh salah satu pejabat humas Kemendagri untuk menyampaikan tuntutannya.

Dia menuntut kepada Kemendagri untuk segera mencopot Pelaksana Jabatan Gubernur Jawa Barat Sementara Komjen Pol Iriawan.

Perwakilan aksi 67 sebelumnya diterima Bareskrim Polri. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)


"Jadi Bapak Komjen Iriawan atau Jenderal Tito sekalipun tidak boleh menjadi pejabat publik kalau dia tidak mengundurkan diri atau pensiun. Nah itu kami sampaikan ke Kemendagri bahwasanya ini untuk menjaga jangan sampai ada dwi fungsi aparat kepolisian," ujar dia.

"Kita tidak anti polisi tapi kita tidak ingin kepolisian jadi alat kekuasaan. Kami PA 212 menyampailan ke mendagri agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mengganti Pj Gubernur Jawa Barat," lanjutnya.


Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terkait pembuatan e-KTP yang tak kunjung selesai untuk masyarakat. Dia juga menyindir salah satu calon kepala daerah yang justru dipermudah dalam pembuatan e-KTP.

"Masyarakat bikin e-KTP nunggu sampai satu sampai dua tahun sementara Calon Gubernur Sumatera Utara bukan warga sana cepat sekali jadinya," ujar dia.

Seusai orasi itu Ketua DPP Front Pembela Islam Ahmad Sobri Lubis pun ikut naik panggung. Ia mengajak massa aksi untuk kembali melakukan aksi apabila keadilan tidak juga ditegakkan.

"Mari pertegas kita tidak pernah akan mundur dan berhenti selama keadilan masih dicoreng oleh rezim. Siap turun lagi? Siap aksi lagi? Siap panas-panasan lagi? takbir!" teriak Sobri.


Seusai Sobri menyampaikan orasinya, ia membacakan doa dan mengingatkan peserta aksi untuk memungit sampah yang tercecer di lokasi. Para peserta pun manut dan bubar jalan sesuai dengan komando.

Pantauan CNNIndonesia.com, peserta mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB. Seusai area steril dari peserta aksi kendaraan pun bisa melewati Jalan Medan Merdeka Timur. Terpantau juga beberapa petugas kebersihan memunguti sisa sampah yang masih berceceran.

(DAL)