Kenaikan NJOP DKI Jakarta Dinilai Memberatkan Masyarakat

Kustin Ayuwuragil | CNN Indonesia

Selasa, 10 Jul 2018 04:24 WIB

Di tengah situasi pasar yang sedang sulit, kebijakan Anies Baswedan menaikan NJOP wilayah Jakarta dinilai akan memberatkan kosumen menengah ke bawah. — Anies Baswedan keluarkan pergub naikkan NJOP DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)

Jakarta, CNN Indonesia --

Business Development Intiland, Permadi Indra Yoga, menilai bahwa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 kurang tepat waktunya.

"Kalau menurut kami ya timing aja. Ini kan lagi situasi market buat developer (sedang sulit), karena nanti hubungannya ke biaya harga jualnya. Ada biaya biaya yang mungkin akan memberatkan konsumen juga di situ," terang Yoga di Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/7).

Lihat juga:

NJOP DKI Melambung, Anies Dicap Persulit Warga Dapat Rumah

Kendati demikian, dia meyakini bahwa kenaikan NJOP tersebut tak akan banyak mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap hunian rumah. Sebab, NJOP tiap wilayah berbeda-beda tergantung area.

"Ya mungkin enggak signifikan kalau menurut saya karena kan ada yang di area komersial, di daerah kota dan sebagainya, kayak di Sudirman atau di pinggiran kan beda ya harganya," lanjutnya.

Sementara dampaknya, lanjut dia, baru akan terasa di wilayah perumahan yang menyasar masyarakat menengah atau menengah ke bawah.

Lihat juga:

Rata-rata Kenaikan NJOP di Jakarta Capai 19,54 Persen

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur kenaikan NJOP dengan rata-rata 19,54 persen. Jalan Jenderal Sudirman jadi kawasan dengan NJOP paling tinggi, yakni Rp93.963.000 per meter persegi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut keputusan menaikkan NJOP disebabkan perubahan fisik dan fungsi lahan di Jakarta.

Dia juga menganggap kenaikan NJOP tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah karena terjadi di wilayah-wilayah masyarakat menengah ke atas.

"Kami harapkan bawah ini untuk menghadirkan kesetaraan dan keadilan. Penyesuaian ini 90 persen terjadi di daerah-daerah tertentu yang rata-rata masyarakat menengah ke atas sekali," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

(dal)