Konflik Hanura, Wiranto Minta Elite Partai Taat Hukum
Ramadhan Rizki | CNN Indonesia
Selasa, 10 Jul 2018 11:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pembina Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto menyarankan para elite Hanura agar mematuhi keputusan hukum yang berlaku. Hal itu untuk menyelesaikan konflik Hanura karena dualisme kepengurusan jelang kontestasi pemilu 2019.
"Harus taat hukum, itu merupakan suatu hal yang dilakukan jika kita sedang tidak cocok dengan yang lain maka kita harus berusaha masuk dalam satu konsep tadi," kata Wiranto usai ditemui di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (10/7).
Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus untuk merespons SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018. SK tersebut kembali mengakui Pengurus DPP Hanura Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
Hingga kini, konflik kepengurusan masih terjadi di internal Partai Hanura antara kubu OSO dan kubu Daryatmo. Konflik yang terjadi sejak awal tahun ini pun tak kunjung usai hingga pencalonan anggota legislatif saat ini.
Mantan Menhankam/Pangab itu lantas mengimbau agar dualisme konflik tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah guna mencari titik temu dengan kedua belah pihak.
Wiranto mengatakan para elite dan pengurus Hanura seharusnya malu dengan nama partai yang mengusung jargon "Hati Nurani' jika pengurusnya saling berselisih satu sama lain.
"Sudahlah dilakukan dengan musyawarah. Partai Hati Nurani itu kan nama hati nurani, kita kelola dengan damai dengan hati yang terbuka dan saling mengasihi. Syarat dengan kebersamaan," kata dia.
Selain itu, Wiranto berharap agar dualisme itu dapat diselesaikan melalui resolusi bersama untuk bersatu. Menurutnya, sikap saling dendam dan membenci tak akan menyelesaikan konflik dan justru menjauhkan dari cita-cita partai.
"Dengan persatuan itulah kita dapat mencapai hasil yang baik. Tidak mungkin kita namanya punya cita-cita tapi mengupayakan dengan cara-cara tidak damai. Cara-cara dendam dan benci saya kira tidak akan menghasilkan yang baik," ujarnya.
(pmg/gil)
"Harus taat hukum, itu merupakan suatu hal yang dilakukan jika kita sedang tidak cocok dengan yang lain maka kita harus berusaha masuk dalam satu konsep tadi," kata Wiranto usai ditemui di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (10/7).
Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus untuk merespons SK Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.AH.11.02-58 tertanggal 6 Juli 2018. SK tersebut kembali mengakui Pengurus DPP Hanura Masa Bakti 2015-2020 dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini, konflik kepengurusan masih terjadi di internal Partai Hanura antara kubu OSO dan kubu Daryatmo. Konflik yang terjadi sejak awal tahun ini pun tak kunjung usai hingga pencalonan anggota legislatif saat ini.
Mantan Menhankam/Pangab itu lantas mengimbau agar dualisme konflik tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah guna mencari titik temu dengan kedua belah pihak.
"Sudahlah dilakukan dengan musyawarah. Partai Hati Nurani itu kan nama hati nurani, kita kelola dengan damai dengan hati yang terbuka dan saling mengasihi. Syarat dengan kebersamaan," kata dia.
Selain itu, Wiranto berharap agar dualisme itu dapat diselesaikan melalui resolusi bersama untuk bersatu. Menurutnya, sikap saling dendam dan membenci tak akan menyelesaikan konflik dan justru menjauhkan dari cita-cita partai.
"Dengan persatuan itulah kita dapat mencapai hasil yang baik. Tidak mungkin kita namanya punya cita-cita tapi mengupayakan dengan cara-cara tidak damai. Cara-cara dendam dan benci saya kira tidak akan menghasilkan yang baik," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK