Anies Sebut Tol Dalam Kota yang Ditolak Kini Dipegang Pusat
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Jumat, 13 Jul 2018 15:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara perihal berlanjutnya proyek pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.
Menurutnya, proyek tersebut terus berjalan karena diambil oleh pemerintah pusat, bukan lagi dipegang oleh Pemprov DKI.
"Proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).
Anies mengakui dalam kampanye saat mencalonkan diri sebagai gubernur, dirinya memang menginginkan penghentian proyek enam ruas jalan tol tersebut.
Kemudian, kata Anies masa kampanye selesai pada 15 April, dan hasil pilkada memastikan dirinya menang.
Pemerintah pusat, selanjutnya mengambil alih proyek tersebut lewat Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017.
Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan perubahan Perpres itu, ada 55 proyek baru yang masuk dalam proyek strategis nasional, termasuk proyek enam ruas tol dalam kota.
Anies menegaskan perubahan Perpres tersebut menunjukkan bahwa bukan dirinya atau Pemprov DKI yang melanjutkan proyek tersebut.
"Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat," kata Anies.
Saat ditanya lebih lanjut, apakah Anies akan melobi Jokowi untuk menghentikan proyek tersebut, Anies berkilah tak semua pembicaraan harus dibuka ke publik.
"Saya tidak ceritakan belakang layar sampai semua selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan mendukung proyek pembangunan enam ruas jalan tol tersebut. Sandi berharap pembangunan enam ruas tol dalam kota dapat mengurangi macet di ibu kota.
"Sempat ditolak tapi sudah dibangun. Jadi kita rampungkan. Kita hentikan polemiknya dan pastikan tidak menambah kemacetan," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta.
Dari penelusuran CNNIndonesia.com, Anies saat masa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, sempat menulis di akun twiter resminya soal komitmen untuk tidak meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota yang ada sejak zaman mantan Gubernur Fauzi Bowo.
"Mempercepat pembangunan tol lingkar luar, dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang akan menambah macet di Jakarta #TransportasiB3ersama," kicau Anies pada 24 November 2016. (wis/sur)
Menurutnya, proyek tersebut terus berjalan karena diambil oleh pemerintah pusat, bukan lagi dipegang oleh Pemprov DKI.
"Proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, kata Anies masa kampanye selesai pada 15 April, dan hasil pilkada memastikan dirinya menang.
Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dengan perubahan Perpres itu, ada 55 proyek baru yang masuk dalam proyek strategis nasional, termasuk proyek enam ruas tol dalam kota.
Anies menegaskan perubahan Perpres tersebut menunjukkan bahwa bukan dirinya atau Pemprov DKI yang melanjutkan proyek tersebut.
"Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat," kata Anies.
"Saya tidak ceritakan belakang layar sampai semua selesai," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan mendukung proyek pembangunan enam ruas jalan tol tersebut. Sandi berharap pembangunan enam ruas tol dalam kota dapat mengurangi macet di ibu kota.
"Sempat ditolak tapi sudah dibangun. Jadi kita rampungkan. Kita hentikan polemiknya dan pastikan tidak menambah kemacetan," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta.
"Mempercepat pembangunan tol lingkar luar, dan tidak membangun 6 ruas tol dalam kota yang akan menambah macet di Jakarta #TransportasiB3ersama," kicau Anies pada 24 November 2016. (wis/sur)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK