Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan antara Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membuka kemungkinan baru dari kedua partai. Pembicaraan kedua orang itu menyebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera bertemu dengan Puan Maharani.
Agus Hermanto menjelaskan dalam pertemuannya dengan Hasto, kedua belah pihak masih membicarakan hal-hal umum terkait politik dan agenda nasional. Pria yang juga Wakil Ketua DPR itu memberi sinyal akan ada pertemuan lanjutan yang membuka pembicaraan lebih meruncing soal kerja sama kedua partai.
"Kami tentunya yang kami bicarakan secara umum, tidak secara khusus, sehingga hal-hal yang secara khusus bisa kita bicarakan di lain waktu," kata Agus dalam konferensi pers bersama Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus berdalih pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa yang membicarakan agenda politik yang makin dekat. Namun Agus langsung mengelak ketika ditodong soal potensi koalisi antara kedua partai lewat pembicaraan ini.
"Saya sampaikan kunjungan saya baru sekali ini, tentunya kami menginginkan kunjungan-kunjungan yang berikutnya," imbuh Agus.
Sementara itu Hasto menyebut pertemuan ini lebih banyak membahas soal agenda nasional seperti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Di samping itu pertemuan ini juga diakui Hasto untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara Demokrat dan PDIP.
"Kami juga membahas pertemuan Mas AHY untuk membangun silaturahmi dengan PDIP, Ibu Mega menugaskan Mbak Puan," kata Hasto.
Hasto menegaskan pihaknya terus membuka ruang komunikasi dengan siapa pun. Namun terkait rencana pertemuan antara AHY dan Puan ataupun pimpinan lain kedua partai, ia tak membeberkan tanggal pastinya.
"Secara natural itu akan terus berjalan menjelang 4 Agustus, pertemuan-pertemuan makin intens sehingga muncul resultante berbagai aspirasi, berbagai agenda-agenda partai untuk agenda bersama," pungkasnya.
Jelang masa pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pilpres 2019 yang akan dibuka pada Agustus mendatang, antarparpol di Indonesia semakin instensif menggelar komunikasi politik untuk membicarakan peluang koalisi. Kebutuhan koalisi itu diperlukan karena untuk mendaftarkan kandidat paslon capres-cawapres diberi syarat minimal 20 persen kursi parlemen. Hal itu pun membuat ketergangtungan antarparpol di Indonesia untuk membangun koalisi.
Contohnya PDIP sebagai pemenang pemilu, tetap harus berkoalisi karena hanya meraih 19,4 persen kursi DPR. Sementara bagi Gerindra, kebutuhan koalisi menjadi lebih besar lantaran hanya menguasai 73 atau 13 persen kursi DPR.
(kid/sur)