PDIP: Tidak Ada yang Baru di Kontrak Politik Demokrat
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Sabtu, 14 Jul 2018 03:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat membuat kontrak politik untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2019. PDIP melihat hal tersebut sebagai kewajaran.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah tidak mempermasalahkan Demokrat mengajukan kontrak politik terhadap capres dan cawapres yang bakal diusungnya di pilpres nanti. Menurut dia, kontrak politik untuk capres-cawapres dari Demokrat tersebut justru membuat pilpres tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan.
"Kerja sama politik bukan hanya kerja sama elektoral, tapi juga kerja sama visi dan misi. Supaya tidak terkesan pilpres kita ini hanya sekadar ajang perebutan kekuasaan politik pada level nasional," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/7).
Basarah mengatakan kontrak politik yang ditawarkan Demokrat merupakan bagian dari merajut kerja sama politik. Ia menilai kerja sama politik memuat berbagai elemen, selain elektoral, figur, atau elektabilitas.
"Sehingga menurut saya tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks kontrak politik," ujarnya.
5 Elemen Kontrak Politik Demokrat
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kontrak politik yang dibuat dalam rangka menjalankan komitmen partainya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan evalusi kondisi kondisi bangsa dalam kurun empat tahun terakhir.
"Agar rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka, maka kami merumuskan lima elemen utama yang kelak akan menjadi bagian dari semacam kontrak politik antara capres dan cawapres yang diusung Partai Demokrat," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah di YouTube, Kamis (12/7) malam.
SBY menyampaikan elemen pertama terkait dengan bidang ideologi. Demokrat menginginkan presiden ke depan jelas, tegas, dan terang posisinya dalam mendukung, serta mengamalkan Pancasila.
Konsekuensi dari sikap itu, SBY menyebut, presiden yang akan datang tidak memberi ruang bagi tumbuhnya paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme.
"Ini posisi Demokrat dan harapan banyak pihak. Maka di bidang ideologi capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan semacam kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujarnya.
Elemen kedua, kata SBY, berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut rakyat menghadapi sejumlah persoalan dalam dua eleemen itu, misalnya sulit mendapat kerjaan, rendahnya daya beli masyarakat miskin, hingga hambatan di dunia investasi.
Kemiskinan, ketidakadilan pajak, serta pembangunan infrastrukutur dan manusia, lanjut SBY, juga perlu pembenahan.
Lebih lanjut, SBY menyampaikan hukum dan keadilan menjadi elemn ketiga yang harus menjadi perhatian bagi capres dan cawapres yang diusung Demokrat. Ia menyebut masyarakat penegakan hukum berjalan adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak intervensi, dan hukum tidak menjadi alat politik.
"Yang keempat meyangkut politik dan demokratsi. Pertama kami berharap capres dan cawapres mentaati konstitusi, UU, dan sistem ketata negaraan yang berlaku. Kami juga berharap check and balances antar lembaga negara itu benar-benar tegak," ujar SBY.
Dalam kaitan elemen keempta itu, SBY juga menyebut stabilitas politik sangat perlu ditegakkan tanpa melakukan cara yang represisf. Ia juga meminta kebebeasan pers dijunjung tinggi dan netralitas negara, serta aparat ditegakkan.
"Kemudian rakyat juga berharap hoaks, berita palsu, atau berita fitnah itu ditertibkan secara adil," ujar SBY.
Elemen terakhir yang harus disetujui oleh pemimpin yang akan datang, kata SBY, yakni harus bisa menjaga persatuan, kerukunan sosial, dan sikap anti radikalisme. Harmoni sosial disebut sangat penting untuk ditegakkan.
SBY menyebut Demokrat menolak ekstrimisme, radikalisme, dan kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun dalam kehidupan yang majemuk. Tak hanya itu, ia meminta pemimpin ke depan dapat mencegah politik SARA dalam Pemilu dan Pilkada agar nilai demokrasi bangsa tidak mengalami kemunduran.
"Namun kita juga harus bisa mencegah dengan mudahnya menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal. Sama pula kita harus mencegah Islamofobia di negeri kita," ujarnya. (osc)
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah tidak mempermasalahkan Demokrat mengajukan kontrak politik terhadap capres dan cawapres yang bakal diusungnya di pilpres nanti. Menurut dia, kontrak politik untuk capres-cawapres dari Demokrat tersebut justru membuat pilpres tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan.
"Kerja sama politik bukan hanya kerja sama elektoral, tapi juga kerja sama visi dan misi. Supaya tidak terkesan pilpres kita ini hanya sekadar ajang perebutan kekuasaan politik pada level nasional," ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga menurut saya tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks kontrak politik," ujarnya.
5 Elemen Kontrak Politik Demokrat
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan kontrak politik yang dibuat dalam rangka menjalankan komitmen partainya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan evalusi kondisi kondisi bangsa dalam kurun empat tahun terakhir.
"Agar rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka, maka kami merumuskan lima elemen utama yang kelak akan menjadi bagian dari semacam kontrak politik antara capres dan cawapres yang diusung Partai Demokrat," ujar SBY dalam pernyataannya yang diunggah di YouTube, Kamis (12/7) malam.
SBY menyampaikan elemen pertama terkait dengan bidang ideologi. Demokrat menginginkan presiden ke depan jelas, tegas, dan terang posisinya dalam mendukung, serta mengamalkan Pancasila.
Konsekuensi dari sikap itu, SBY menyebut, presiden yang akan datang tidak memberi ruang bagi tumbuhnya paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme.
"Ini posisi Demokrat dan harapan banyak pihak. Maka di bidang ideologi capres dan cawapres yang akan datang harus bersedia melakukan semacam kontrak politik atas kejelasan ideologi mereka," ujarnya.
Kemiskinan, ketidakadilan pajak, serta pembangunan infrastrukutur dan manusia, lanjut SBY, juga perlu pembenahan.
Lebih lanjut, SBY menyampaikan hukum dan keadilan menjadi elemn ketiga yang harus menjadi perhatian bagi capres dan cawapres yang diusung Demokrat. Ia menyebut masyarakat penegakan hukum berjalan adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, negara tidak intervensi, dan hukum tidak menjadi alat politik.
"Yang keempat meyangkut politik dan demokratsi. Pertama kami berharap capres dan cawapres mentaati konstitusi, UU, dan sistem ketata negaraan yang berlaku. Kami juga berharap check and balances antar lembaga negara itu benar-benar tegak," ujar SBY.
Dalam kaitan elemen keempta itu, SBY juga menyebut stabilitas politik sangat perlu ditegakkan tanpa melakukan cara yang represisf. Ia juga meminta kebebeasan pers dijunjung tinggi dan netralitas negara, serta aparat ditegakkan.
"Kemudian rakyat juga berharap hoaks, berita palsu, atau berita fitnah itu ditertibkan secara adil," ujar SBY.
Elemen terakhir yang harus disetujui oleh pemimpin yang akan datang, kata SBY, yakni harus bisa menjaga persatuan, kerukunan sosial, dan sikap anti radikalisme. Harmoni sosial disebut sangat penting untuk ditegakkan.
SBY menyebut Demokrat menolak ekstrimisme, radikalisme, dan kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun dalam kehidupan yang majemuk. Tak hanya itu, ia meminta pemimpin ke depan dapat mencegah politik SARA dalam Pemilu dan Pilkada agar nilai demokrasi bangsa tidak mengalami kemunduran.
"Namun kita juga harus bisa mencegah dengan mudahnya menuduh kelompok tertentu sebagai golongan radikal. Sama pula kita harus mencegah Islamofobia di negeri kita," ujarnya. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK