ANALISIS
Janji Manis Anies untuk Jakarta Hingga Jabatan Habis
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Sabtu, 14 Jul 2018 11:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Anies Baswedan digadang-gadang maju pada bursa pencapresan 2019. Gubernur DKI Jakarta itu memang belum secara terang-terangan mendapuk diri menjadi bakal calon presiden. Namun, upayanya menjalin silaturahmi dengan tokoh-tokoh nasional disebut sebagai persiapan diri.
Tengok saja, dalam dua pekan terakhir, setidaknya Anies mengunjungi ulama-ulama PP Muhammadiyah dan PBNU. Tak cuma itu, ia juga mengunjungi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Mengenai urusan capres itu wilayah parpol. Jadi, pak Zul, kemudian pak Prabowo, pak Sohibul Iman, dan pak Salim (Segaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro PKS). Beliau yang menentukan," ujarnya usai bertemu Zulkifli di Gedung DPR, belum lama ini.
Respons beragam datang dari berbagai kalangan terhadap wacana Anies maju ke bursa pencalonan presiden. Tak terkecuali penolakan dari mereka yang menyumbang 57,95 persen suara untuk Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Politisi PKS Mahfudz Siddiq, misalnya, membuat surat terbuka khusus untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Mahfudz mencurahkan kegelisahannya soal wacana Anies maju Pilpres 2019.
Mahfudz menyebut pencalonan Anies masih terlalu dini. Masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu Anies di kepemimpinan yang baru sembilan bulan. Ia menyinggung kemacetan, banjir, sampah, korupsi, pengangguran, dan 23 janji kampanye masih harus direalisasikan.
"Jika pimpinan diposisikan sebagai imam bagi ummt, 'apakah sang imam akan meninggalkan umatnya di fase awal perjalanan perjuangan ini?'," tulis Mahfudz dalam surat terbuka yang diterima CNNIndonesia.com.
Selain Mahfudz, ada juga Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdulah yang meminta Anies tak maju Pilpres 2019. Rasdulah menggagas petisi bertajuk Dukung Anies Baswedan Tetap di DKI pada situs change.org.
Rasdulah menuturkan kegelisahannya. Ia bilang para tukang becak di Jakarta telah puluhan tahun menanti pemimpin yang memberi secercah harapan akan legalisasi kendaraan tradisional itu.
Anies memang sempat berniat mengaktifkan kembali becak sebagai transportasi. Namun, niat itu masih terganjal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.
Rasdulah menyebut harapan serupa pernah diberikan Joko Widodo, tapi kandas kala ia maju di Pilpres 2014. Rasdulah berharap Anies yang berniat melegalkan becak, tak menempuh jalan yang sama dengan Jokowi.
"Gubernur Anies bahkan menegaskan bahwa dia akan menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Hati kami gembira, teman-teman bersuka cita, anak-anak tukang becak kembali tertawa," tulis Rasdulah di akun change.org.
Memang, Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut peluang terbuka bagi Anies untuk melenggang ke Pilpres 2019.
Namun, sesungguhnya momentum ini jadi ujian bagi Anies. Apakah politisi tak berpartai itu mampu mematahkan preseden buruk demokrasi yang dilakukan Jokowi dengan meninggalkan Jakarta untuk kursi RI 1.
"Anies harus punya ketawadukan (kerendahan hati) berpolitik, meski ada peluang, meski ada tawaran untuk maju. Saya kira, tawaran itu diabaikan saja demi melanjutkan amanah rakyat lima tahun ke depan," imbuhnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/7).
Saat ini, Adi mengatakan Anies belum memiliki modal politik yang cukup. Prestasinya saat menjabat Mendikbud tak terlalu kinclong. Sembilan bulan menjabat DKI 1 juga belum ada capaian impresif.
Justru, jika Anies tak maju, maka peluang di Pilpres selanjutnya terbuka. Pada 2024 Anies tak harus berhadapan dengan petahana dan ia bisa memupuk modal politik terlebih dulu dari Balai Kota.
"Kalau Anies mampu melawan godaan maju pilpres, akan baik, dia akan dapat credit point. Toh, masa jabatan sampai 2022, Pilpres 2024. Ada selang dua tahun, masih bisa investasi politik juga buat Anies," lanjut Adi.
Dihubungi terpisah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menuturkan ada risiko pembangunan di Jakarta makin terbengkalai jika Anies memutuskan maju.
Pasalnya jika maju, Anies setidaknya akan sibuk berkampanye selama kurang lebih satu tahun. Wakilnya, Sandi, juga akan sama sibuknya karena memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Partai Gerindra.
Sementara program prioritas, seperti rumah dp nol rupiah, OK OCE, dan OK OTrip, masih sekadar peluncuran. Belum ada perkembangan dan dampak signifikan bagi warga Jakarta.
"Banyak pelayanan publik akan terbengkalai. Otomatis motor penggerak ada di Anies dan Sandi. Apalagi, baru saja merombak pejabat di tingkat kota/kabupaten dan dinas. Mereka belum optimal," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com.
Trubus menilai ritme kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI juga kembali terganggu. Pasalnya salah satu capaian Anies dalam sembilan bulan ini adalah menjaga hubungan eksekutif-legislatif adem ayem.
Tak seperti era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang hobi berseteru dengan anggota dewan. Sebut saja, saat membahas anggaran pendidikan, Ahok memicu gesekan dengan Abraham Lunggana alias Lulung. Dan hal itu berdampak pada panasnya hubungan Pemprov dengan DPRD.
Jika Anies maju Pilpres 2019, lanjut dia, program yang butuh persetujuan DPRD akan terhambat. Ia menyebut setidaknya ada raperda reklamasi, pelepasan saham PT Delta Djakarta, dan rencana zonasi.
"Artinya ini semua sudah mulai bekerja sama, beradaptasi dengan dinamika Anies akan jadi pecah kembali. Terfragmentasi kepentingan politik. Akhirnya berdampak pada kinerja dewan yang rendah," terang Trubus.
Hingga kini, baik Anies atau partai pengusung belum secara gamblang menyatakan maju Pilpres 2019. Namun, Sandi sempat menyebut berkali-kali Anies jadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto.
"Banyak harapan yang dijatuhkan ke nama-nama tadi, Pak Anies. Pak Prabowo menyebut juga ada keinginan mitra koalisi untuk mengerucutkan nama-nama," tandas Sandi. (bir)
Tengok saja, dalam dua pekan terakhir, setidaknya Anies mengunjungi ulama-ulama PP Muhammadiyah dan PBNU. Tak cuma itu, ia juga mengunjungi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Mengenai urusan capres itu wilayah parpol. Jadi, pak Zul, kemudian pak Prabowo, pak Sohibul Iman, dan pak Salim (Segaf Al-Jufri selaku Ketua Majelis Syuro PKS). Beliau yang menentukan," ujarnya usai bertemu Zulkifli di Gedung DPR, belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi PKS Mahfudz Siddiq, misalnya, membuat surat terbuka khusus untuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Mahfudz mencurahkan kegelisahannya soal wacana Anies maju Pilpres 2019.
"Jika pimpinan diposisikan sebagai imam bagi ummt, 'apakah sang imam akan meninggalkan umatnya di fase awal perjalanan perjuangan ini?'," tulis Mahfudz dalam surat terbuka yang diterima CNNIndonesia.com.
Selain Mahfudz, ada juga Koordinator Serikat Becak Jakarta (Sebaja) Rasdulah yang meminta Anies tak maju Pilpres 2019. Rasdulah menggagas petisi bertajuk Dukung Anies Baswedan Tetap di DKI pada situs change.org.
Rasdulah menuturkan kegelisahannya. Ia bilang para tukang becak di Jakarta telah puluhan tahun menanti pemimpin yang memberi secercah harapan akan legalisasi kendaraan tradisional itu.
Anies memang sempat berniat mengaktifkan kembali becak sebagai transportasi. Namun, niat itu masih terganjal Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak beroperasi di Jakarta.
Rasdulah menyebut harapan serupa pernah diberikan Joko Widodo, tapi kandas kala ia maju di Pilpres 2014. Rasdulah berharap Anies yang berniat melegalkan becak, tak menempuh jalan yang sama dengan Jokowi.
"Gubernur Anies bahkan menegaskan bahwa dia akan menghadirkan keadilan sosial di Jakarta. Hati kami gembira, teman-teman bersuka cita, anak-anak tukang becak kembali tertawa," tulis Rasdulah di akun change.org.
Memang, Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut peluang terbuka bagi Anies untuk melenggang ke Pilpres 2019.
Namun, sesungguhnya momentum ini jadi ujian bagi Anies. Apakah politisi tak berpartai itu mampu mematahkan preseden buruk demokrasi yang dilakukan Jokowi dengan meninggalkan Jakarta untuk kursi RI 1.
"Anies harus punya ketawadukan (kerendahan hati) berpolitik, meski ada peluang, meski ada tawaran untuk maju. Saya kira, tawaran itu diabaikan saja demi melanjutkan amanah rakyat lima tahun ke depan," imbuhnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (13/7).
Saat ini, Adi mengatakan Anies belum memiliki modal politik yang cukup. Prestasinya saat menjabat Mendikbud tak terlalu kinclong. Sembilan bulan menjabat DKI 1 juga belum ada capaian impresif.
Justru, jika Anies tak maju, maka peluang di Pilpres selanjutnya terbuka. Pada 2024 Anies tak harus berhadapan dengan petahana dan ia bisa memupuk modal politik terlebih dulu dari Balai Kota.
"Kalau Anies mampu melawan godaan maju pilpres, akan baik, dia akan dapat credit point. Toh, masa jabatan sampai 2022, Pilpres 2024. Ada selang dua tahun, masih bisa investasi politik juga buat Anies," lanjut Adi.
Dihubungi terpisah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menuturkan ada risiko pembangunan di Jakarta makin terbengkalai jika Anies memutuskan maju.
Pasalnya jika maju, Anies setidaknya akan sibuk berkampanye selama kurang lebih satu tahun. Wakilnya, Sandi, juga akan sama sibuknya karena memegang jabatan Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Partai Gerindra.
Sementara program prioritas, seperti rumah dp nol rupiah, OK OCE, dan OK OTrip, masih sekadar peluncuran. Belum ada perkembangan dan dampak signifikan bagi warga Jakarta.
"Banyak pelayanan publik akan terbengkalai. Otomatis motor penggerak ada di Anies dan Sandi. Apalagi, baru saja merombak pejabat di tingkat kota/kabupaten dan dinas. Mereka belum optimal," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com.
Trubus menilai ritme kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI juga kembali terganggu. Pasalnya salah satu capaian Anies dalam sembilan bulan ini adalah menjaga hubungan eksekutif-legislatif adem ayem.
Tak seperti era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang hobi berseteru dengan anggota dewan. Sebut saja, saat membahas anggaran pendidikan, Ahok memicu gesekan dengan Abraham Lunggana alias Lulung. Dan hal itu berdampak pada panasnya hubungan Pemprov dengan DPRD.
Jika Anies maju Pilpres 2019, lanjut dia, program yang butuh persetujuan DPRD akan terhambat. Ia menyebut setidaknya ada raperda reklamasi, pelepasan saham PT Delta Djakarta, dan rencana zonasi.
"Artinya ini semua sudah mulai bekerja sama, beradaptasi dengan dinamika Anies akan jadi pecah kembali. Terfragmentasi kepentingan politik. Akhirnya berdampak pada kinerja dewan yang rendah," terang Trubus.
Hingga kini, baik Anies atau partai pengusung belum secara gamblang menyatakan maju Pilpres 2019. Namun, Sandi sempat menyebut berkali-kali Anies jadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto.
"Banyak harapan yang dijatuhkan ke nama-nama tadi, Pak Anies. Pak Prabowo menyebut juga ada keinginan mitra koalisi untuk mengerucutkan nama-nama," tandas Sandi. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK