Pramono Sebut Jokowi Larang Tjahjo Hingga Sri Mulyani Nyaleg

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 17 Jul 2018 21:52 WIB
Seskab Pramono Anung menyebut Jokowi tak mengizinkan beberapa menteri nyaleg karena sejumlah alasan. Contohnya Mendagri yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu.
Seskab Pramono Anung menyebut Jokowi tak mengizinkan beberapa menteri nyaleg karena sejumlah alasan. Contohnya Mendagri yang bermitra dengan KPU dan Bawaslu. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo hanya memberi kebebasan bagi sejumlah menterinya untuk mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Sementara beberapa menteri lainnya dilarang Jokowi nyaleg karena sejumlah alasan.

"Memang ada beberapa menteri yang tidak diizinkan karena tugas sehari-hari tidak memungkinkan untuk ditinggalkan," ujar Pramono di kantornya, Selasa (17/7).

Pramono menyebut menteri-menteri yang dilarang nyaleg, yakni dirinya sendiri selaku Seskab, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pramono mengatakan dirinya bersama Pratikno memang anak buah yang pasti akan selalu melekat dan memberikan dukungan setiap hari kepada Jokowi.

Sementara itu, menteri lainnya memiliki pos dan tugas yang memang tidak bisa ditinggal, sehingga dikhawatirkan bersinggungan, bahkan bisa menimbulkan konflik kepentingan. Contohnya Tjahjo, selaku Mendagri menjadi mitra KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu.

"Mendagri kan partner KPU dan Bawaslu. Dia juga bertanggung jawan dalam pelaksanaan Pemilu. Kalau Mendagri nyaleg kan pasti ada konflik kepentingan," tuturnya.

Menteri Nyaleg Bisa Kampanye di Akhir Pekan

Selain itu, Pramono juga menjelaskan persoalam menteri yang bakal nyaleg. Menurut dia, menteri yang bersangkutan dapat berkampanye di daerah pemilihan (Dapil) setiap akhir pekan sehingga tidak mengganggu kinerja di pemerintahan.

"Presiden telah memberi arahan tetap prioritaskan tugas utama dan mereka diizinkan sosialisasi di Dapil, Sabtu dan Minggu," ujar Pramono.

Pramono berpendapat hal itu sudah cukup bagi para menteri karena pernah nyaleg pada tahun sebelumnya.

Hingga saat ini setidaknya lima menteri Kabinet Kerja telah resmi melaporkan rencana nyaleg ke Presiden Jokowi, seperti dua menteri dari PDI Perjuangan, Menko PMK Puan Maharani dan Menkumham Yasonna Laoly.

Tiga menteri lainnya yang melapor berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni Menpora Imam Nahrawi, Menaker Hanif Dhakiri, dan MendesPDTT Eko Putro Sandjojo.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding membenarkan apa yang disampaikan Pramono Anung. Dia mengatakan tiga menteri dari PKB akan didaftarkan sebagai bakal caleg DPR.

"Menteri itu kan politisi. Kader partai. Jadi mereka kita minta membantu partai mendapatkan kursi," kata Karding di kantor KPU Jakarta, Selasa malam (17/7).

Sejumlah nama itu memang sebelumnya telah bolak-balik melenggang ke Senayan.

"Mereka sudah dikenal di dapilnya, apalagi yang maju ini sebelumnya pernah masuk, bahkan ada yang sudah dua sampai tiga kali," tutur Pramono.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menyatakan tidak ada satu pun menteri perwakilan Partai Nasdem yang meminta izin Presiden untuk nyaleg.

Sementara itu Pramono mengaku masih belum mendapat informasi mengenai Menag Lukman Hakim Saifuddin, perwakilan PPP apakah juga akan nyaleg atau tidak. Sebab, menurutnya saat ini Lukman masih konsentransi menangani haji.

Lebih jauh Pramono mengatakan, para menteri yang nyaleg hanya ditekankan tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaannya ketika cuti untuk kampanye. Mereka diposisikan sama seperti caleg lainnya. (osc/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER