Tunjangan Profesi Bisa Tertunda Jika Tak Ada Rotasi Guru
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Rabu, 18 Jul 2018 16:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan pemerintah daerah untuk meredistribusi atau merotasi guru-guru antarsekolah di suatu wilayah atau zonasi.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad akan menegaskan perintah itu dalam rapat koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan se-Indonesia tingkat provinsi/kabupaten/kota pada akhir Juli ini.
"Guru-guru yang terbaik harus disebarkan ke semua sekolah dalam satu zonasi atau di luar zonasi agar sekolah-sekolah yang baru tumbuh ini nanti dalam waktu 1-2 tahun menjadi lebih bagus," kata Hamid di Jakarta, Rabu (18/7).
Hamid mengatakan aturan redistribusi guru dan sanksinya sudah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mengacu pada UU tersebut, seorang guru, khususnya yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa berada di satu tempat lebih dari lima tahun. Sehingga, sambung Hamid, tidak ada alasan bagi pemda untuk tidak meredistribusi guru.
Ketidakpatuhan pemda dalam meredistribusi guru, kata Hamid, akan berimplikasi terhadap penundaan pembayaran tunjangan profesi guru.
"Dampaknya terhadap pembayaran tunjangan profesi. Di-pending. Makanya, harus diredistrribusi," tegas Hamid.
Kewajiban rotasi guru tersebut, kata Hamid, juga untuk menyukseskan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Harapannya bisa meratakan kualitas pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit.
Evaluasi PPDB 2018
Dalam rakor yang bakal berlangsung akhir bulan ini, kata Hamid, pemda-pemda juga akan melaporkan evaluasi sistem zonasi PPDB beserta masalah dan solusi yang telah dilakukan.
"Kita ingin melihat apakah masih ada anak-anak yang sampai akhir Juli itu belum mendapat sekolah dan itu yang harus diselesaikan oleh dinas," ujarnya.
Terkait ketimpangan jumlah sekolah yang tersedia dengan jumlah calon peserta didik, Hamid melemparkan persoalan tersebut pada pemda.
"Untuk daerah-daerah yang banyak migrannya misal Bekasi, Depok, Tangerang harus dibangun (sekolah) baru atau ditambah ruang kelasnya. Itu kewajiban bupati/walikota, bukan Kemendikbud," ujarnya.
Begitu pun dengan maraknya penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu hingga mencapai 78 ribu di Jawa Tengah, Hamid meminta ketegasan pemda untuk memverifikasinya. Menurutnya, bukan ranah Kemendikbud untuk melakukan penindakan terkait hal itu.
"Biarkan mekanisme verifikasi dilakukan pemda. Jangan minta kemendikbud yang memverifikasi," ujarnya.
PPDB 2018 sempat kisruh akibat penerapan sistem zonasi serta kuota murid yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diatur dalam (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.
(kid/gil)
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad akan menegaskan perintah itu dalam rapat koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan se-Indonesia tingkat provinsi/kabupaten/kota pada akhir Juli ini.
"Guru-guru yang terbaik harus disebarkan ke semua sekolah dalam satu zonasi atau di luar zonasi agar sekolah-sekolah yang baru tumbuh ini nanti dalam waktu 1-2 tahun menjadi lebih bagus," kata Hamid di Jakarta, Rabu (18/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hamid mengatakan aturan redistribusi guru dan sanksinya sudah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
"Dampaknya terhadap pembayaran tunjangan profesi. Di-pending. Makanya, harus diredistrribusi," tegas Hamid.
Kewajiban rotasi guru tersebut, kata Hamid, juga untuk menyukseskan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Harapannya bisa meratakan kualitas pendidikan dan menghilangkan stigma sekolah favorit dan nonfavorit.
Evaluasi PPDB 2018
Dalam rakor yang bakal berlangsung akhir bulan ini, kata Hamid, pemda-pemda juga akan melaporkan evaluasi sistem zonasi PPDB beserta masalah dan solusi yang telah dilakukan.
"Kita ingin melihat apakah masih ada anak-anak yang sampai akhir Juli itu belum mendapat sekolah dan itu yang harus diselesaikan oleh dinas," ujarnya.
Terkait ketimpangan jumlah sekolah yang tersedia dengan jumlah calon peserta didik, Hamid melemparkan persoalan tersebut pada pemda.
"Untuk daerah-daerah yang banyak migrannya misal Bekasi, Depok, Tangerang harus dibangun (sekolah) baru atau ditambah ruang kelasnya. Itu kewajiban bupati/walikota, bukan Kemendikbud," ujarnya.
Begitu pun dengan maraknya penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM) palsu hingga mencapai 78 ribu di Jawa Tengah, Hamid meminta ketegasan pemda untuk memverifikasinya. Menurutnya, bukan ranah Kemendikbud untuk melakukan penindakan terkait hal itu.
"Biarkan mekanisme verifikasi dilakukan pemda. Jangan minta kemendikbud yang memverifikasi," ujarnya.
PPDB 2018 sempat kisruh akibat penerapan sistem zonasi serta kuota murid yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diatur dalam (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK