Ketua DPRD DKI Desak Anies Tunjuk Pejabat untuk Posisi Kadis
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Rabu, 18 Jul 2018 20:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menunjuk orang untuk mengisi jabatan Kepala Dinas. Saat ini beberapa jabatan Kepala Dinas hanya dijabat oleh pelaksana tugas (plt).
"Didefinitifkan siapa orangnya saja," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/7).
Menurut Prasetio, jabatan Kepala Dinas yang dipegang oleh Plt bisa berdampak pada banyaknya program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan. Sebab, Plt tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran.
"Dia (Plt kadis) mau menggunakan anggaran kalau menurut DPRD itu salah. Enggak berani tanda tangan dia. Itu saja permasalahannya," tutur Prasetio.
Anies selaku Gubernur DKI Jakarta mencopot sejumlah kepala dinas. Namun, usai pencopotan itu Anies tak langsung menunjuk orang untuk mengisi jabatan tersebut.
Anies mengatakan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan dengan proses lelang jabatan terbuka. Namun, proses lelang tersebut hingga kini belum berjalan.
Sejumlah jabatan Kadis yang saat ini dijabat oleh Plt di antaranya Kadis Pendidikan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kadis Bina Marga.
Selain jabatan kadis, ada pula posisi lain yang juga dijabat oleh Plt, yakni Kepala Bappeda, dan sejumlah lembaga seperti Badan Kepegawaian Daerah.
Anies mencopot empat wali kota dan sejumlah kepala dinas pada 5 Juli lalu. Pencopotan itu jadi persoalan karena diduga melanggar aturan saat mengganti para abdi negara itu.
Seorang mantan kepala dinas mengaku tak diberi tahu sama sekali oleh Anies maupun jajarannya saat posisinya akan diganti. Bahkan ia masih melaksanakan hajatan besar DKI Jakarta di hari-hari terakhir sebelum pencopotan.
Anies memang diam-diam mencopot 16 pejabat. Komisi Aparatur Sipil Negara menduga ada pelanggaran dalam perombakan jabatan itu dan sedang memeriksa para pejabat untuk menelaah dugaan tersebut.
(pmg/gil)
"Didefinitifkan siapa orangnya saja," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/7).
Menurut Prasetio, jabatan Kepala Dinas yang dipegang oleh Plt bisa berdampak pada banyaknya program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan. Sebab, Plt tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dia (Plt kadis) mau menggunakan anggaran kalau menurut DPRD itu salah. Enggak berani tanda tangan dia. Itu saja permasalahannya," tutur Prasetio.
Anies selaku Gubernur DKI Jakarta mencopot sejumlah kepala dinas. Namun, usai pencopotan itu Anies tak langsung menunjuk orang untuk mengisi jabatan tersebut.
Sejumlah jabatan Kadis yang saat ini dijabat oleh Plt di antaranya Kadis Pendidikan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kadis Bina Marga.
Selain jabatan kadis, ada pula posisi lain yang juga dijabat oleh Plt, yakni Kepala Bappeda, dan sejumlah lembaga seperti Badan Kepegawaian Daerah.
Anies mencopot empat wali kota dan sejumlah kepala dinas pada 5 Juli lalu. Pencopotan itu jadi persoalan karena diduga melanggar aturan saat mengganti para abdi negara itu.
Seorang mantan kepala dinas mengaku tak diberi tahu sama sekali oleh Anies maupun jajarannya saat posisinya akan diganti. Bahkan ia masih melaksanakan hajatan besar DKI Jakarta di hari-hari terakhir sebelum pencopotan.
Anies memang diam-diam mencopot 16 pejabat. Komisi Aparatur Sipil Negara menduga ada pelanggaran dalam perombakan jabatan itu dan sedang memeriksa para pejabat untuk menelaah dugaan tersebut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK