Anies Minta Wali Kota Baru Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah

Tiara Sutari | CNN Indonesia
Kamis, 19 Jul 2018 16:24 WIB
Jika berdasarkan evaluasi ada lurah atau camat yang kinerjanya buruk, akan akan dilakukan mutasi jabatan.
Sekda DKI Jakarta Saefullah menyatakan Wali Kota diminta untuk mengevaluasi kinerja camat dan lurah. (CNN Indonesia/Puput Tripeni Juniman)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota yang baru dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk mengevaluasi kinerja camat dan lurah. Hasil evaluasi kinerja itu nantinya akan menentukan promosi, demosi, hingga mutasi jabatan.

"Pak Gub (Gubernur) sudah perintahkan Wali Kota baru. Mereka diberi waktu satu bulan buat evaluasi kinerja para lurah dan camat," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/7). 

Evaluasi ini dimulai sejak para Wali Kota baru ini diangkat pada 5 Juli lalu. Saefullah mengatakan jika nanti ditemukan lurah atau camat yang kinerjanya buruk, maka akan jadi catatan. 


ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya Wali Kota, Saefullah juga meminta agar masyarakat ikut melaporkan lurah dan camat yang memberikan pelayanan buruk di wilayahnya. 


Bahkan jika nanti ditemukan bukti kuat ada praktik pungutan liar atau penerimaan gratifikasi oleh camat atau lurah, akan ada pemecatan langsung.

"Kalau yang ketahuan pungli langsung dipecat. Sama juga buat yang gratifikasi," katanya. 

"Kami berterima kasih kalau ada info akuratnya," kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku menerima laporan dari warga terkait praktik pungli yang dilakukan oleh oknum lurah.

"Lurah di Jakarta ini sudah banyak memungut biaya lagi. Orang yang melapor kepada saya itu orang yang sudah membayar," kata Prasetyo, Senin (16/7).

Prasetyo menyampaikan pungli biasanya terjadi saat warga mengurus surat PM 1 atau surat keterangan dari kelurahan.

Ia menambahkan saat ini pihaknya telah menerjunkan sejumlah orang untuk langsung turun ke lapangan guna menyelidiki dan membuktikan praktik pungli tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan langsung memberhentikan lurah yang terbukti melakukan praktek pungutan liar (pungli) kepada warga.

"Jadi minta namanya saja. Kita ada 267 lurah, jika ada yang lakukan pungli langsung diberhentikan," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/7).

Anies juga meminta kepada semua wali kota untuk untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik di wilayahnya masing-masing.

Kata dia, jika ditemukan penyimpangan dalam pelayanan publik, misalnya pungli, maka harus ada tindakan tegas yang diberikan. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER