Warga Jakarta Berharap Kenaikan NJOP Tak Jadi Beban

Kustin Ayuwuragil, CNN Indonesia | Sabtu, 21/07/2018 05:45 WIB
Warga Jakarta Berharap Kenaikan NJOP Tak Jadi Beban Kawasan perkantoran di DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Riak-riak pergerakan roda ekonomi di area Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seolah tak pernah sepi. Lalu lalang manusia bertransaksi jual beli terlihat sejak pagi hingga petang.

Wilayah komersial di Jakarta Selatan ini disebut sebagai salah satu yang mengalami kenaikan tinggi pajak bumi dan bangunan (PBB). Kenaikan itu akibat peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan secara zonasi.

CNNIndonesia.com mencoba bertandang ke sana dan bertemu dengan beberapa wirausaha di sekitar Pasar Minggu. Salah satunya Adrian, pemilik warung Mie Keriting di Jalan Ragunan, mengatakan bahwa dirinya yang sudah menyewa tempat selama setahun ke depan mengetahui bahwa NJOP di sekitar wilayahnya naik sekitar 30 persen.


"Tetapi karena saya menyewa di sini, jadi saya tidak tahu pastinya berapa PBB yang dibayarkan oleh pemilik tempat ini kepada pemerintah," kata dia saat ditemui CNNIndonesia.com, Jumat (20/7).
Meski kenaikan PBB belum terasa saat ini, Adrian yakin hal itu akan mempengaruhi harga sewanya pada Mei tahun depan, saat masa kontraknya habis. Kenaikan itu jika benar terjadi akan semakin menyulitkan bisnis UKM makananan yang dia tekuni.

Andri menceritakan bahwa sebenarnya dia mendukung penarikan pajak yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur atau kesehatan dan pendidikan masyarakat. Namun, dia berharap pemerintah terlebih dahulu menstabilkan harga-harga bahan pangan sebelum menaikkan PBB terlampau tinggi.

"Kalau harga-harga seperti cabai, ayam, bawang, itu sudah stabil saya mendukung pemerintah menarik pajak bahkan pada UKM seperti kami ini yang sedang merintis. Masalahnya kalau belum stabil kemudian harga bangunan semakin tinggi, maka itu akan semakin membuat pengusaha bingung," tuturnya.

Adrian meyakini kenaikan NJOP bakal berdampak panjang. Dia memperkirakan hal itu akan memaksanya harus menaikkan harga dagangannya karena harga sewa tempat yang akan naik, dan mempengaruhi kemampuannya dalam membayar pegawai.
Sedangkan Siska yang merupakan staf keuangan di Dapoer Roti Bakar menyatakan belum ada efek kenaikan PBB dari tempat dia bekerja. Dia mengatakan belum menerima pemberitahuan kenaikan PBB pula dari pemilik bangunan.

Selama tiga tahun dia bekerja di kafe tersebut, Siska mengatakan kenaikan sewa tidak terlalu berdampak. Dia berharap pemerintah jangan sampai menaikkan PBB dengan persentase sangat tinggi.

"Wah jangan sampai terjadi seperti yang di Jagakarsa itu. Akan sangat berat bagi kami," kata wanita asal Bogor tersebut.

Sementara itu, Purnomo, Manajer Hotel Banggalawa mengaku kurang mengetahui masalah pembayaran PBB tempatnya bekerja. Namun, sejauh pengetahuannya mengelola hotel tersebut, angka kenaikan pajak selalu disesuaikan dengan perputaran roda ekonomi di wilayah sehingga tak terlalu bermasalah dengan operasional hotel.
"Saya kurang paham ya tapi kalau yang saya tahu tetap sih. Kalau menurut saya ya sama saja naik atau enggak. Kalau masalah hotel itu kan ekonomi, masalah atau enggaknya itu tergantung ekonomi masyarakat," katanya singkat. (ayp/gil)