Anggota DPRD Minta Anies Tak Naikkan Pajak Bumi dan Bangunan
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jul 2018 19:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Ramli HI Muhammad meminta agar Anies Baswedan selaku Gubernur tak serta merta menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya selain PBB, masih banyak objek pajak lain yang lebih bisa dioptimalisasi oleh Anies dan anggota eksekutif lainnya di Pemprov DKI.
"Menolak dengan tegas kenaikan PBB, sangat menyusahkan masyarakat," kata Ramli saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/7).
Ramli meminta Anies meningkatkan pajak di sektor lain untuk menyuntik pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Masih banyak pajak lain untuk tingkatkan PAD," kata dia.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Syarifuddin anggota komisi B DPRD DKI menyebut penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB seharusnya dilakukan dengan bijaksana. Sebab kata dia kemampuan setiap wajib pajak tentu berbeda-beda.
"Khusus kepemilikan tanah atau properti harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Banyak WP dapat objek pajak dari warisan sedangkan kemampuan finasial sebenarnya tak sepadan," kata Syarifuddin.
Dikatakan dia, Anies dan jajaran eksekutif di wilayah pemprov harusnya bisa membuat pengelompokan atau cluster bagi objek pajak, dimana pemukiman yang ada di wilayah komersial tak mengalami kenaikan NJOP.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta agar Anies segera membangun sistem terintegrasi antara pemprov DKI, BPN, PPAT dan pihak perbankan dalam proses pemungutan BPHTB secara daring.
(dal/sur)
Menurutnya selain PBB, masih banyak objek pajak lain yang lebih bisa dioptimalisasi oleh Anies dan anggota eksekutif lainnya di Pemprov DKI.
"Menolak dengan tegas kenaikan PBB, sangat menyusahkan masyarakat," kata Ramli saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna di Kompleks DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/7).
Ramli meminta Anies meningkatkan pajak di sektor lain untuk menyuntik pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta.
"Masih banyak pajak lain untuk tingkatkan PAD," kata dia.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Syarifuddin anggota komisi B DPRD DKI menyebut penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) PBB seharusnya dilakukan dengan bijaksana. Sebab kata dia kemampuan setiap wajib pajak tentu berbeda-beda.
"Khusus kepemilikan tanah atau properti harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Banyak WP dapat objek pajak dari warisan sedangkan kemampuan finasial sebenarnya tak sepadan," kata Syarifuddin.
Dikatakan dia, Anies dan jajaran eksekutif di wilayah pemprov harusnya bisa membuat pengelompokan atau cluster bagi objek pajak, dimana pemukiman yang ada di wilayah komersial tak mengalami kenaikan NJOP.
Tak hanya itu, DPRD juga meminta agar Anies segera membangun sistem terintegrasi antara pemprov DKI, BPN, PPAT dan pihak perbankan dalam proses pemungutan BPHTB secara daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK